DPRD Jabar Tetapkan Rencana Kerja 2025/2026, Wakil Gubernur: Jadi Acuan Pembangunan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Rencana Kerja Tahun Sidang 2025/2026.

Agenda ini menjadi salah satu pijakan utama bagi DPRD Jabar dalam menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga arah pembangunan daerah. Menurutnya, rencana kerja DPRD bukan sekadar dokumen formal, melainkan kompas yang akan memandu kinerja legislatif sepanjang tahun sidang.

“Hari ini penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2026 yang tadi sudah disetujui bersama antara pimpinan dengan anggota DPRD. Saya berharap rencana kerja ini berjalan dengan baik, sehingga kita bisa bekerja dengan baik pula,” kata Erwan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).

Rencana kerja yang telah disetujui mencakup sejumlah agenda prioritas, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) strategis, kegiatan reses anggota DPRD, hingga pengawasan atas implementasi program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya penetapan tersebut, DPRD Jabar diharapkan mampu lebih fokus dalam menyeimbangkan antara kepentingan legislatif, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan pembangunan. Rencana kerja juga akan menjadi pedoman penting agar setiap program dan kebijakan yang dibahas tidak keluar dari jalur yang sudah dirancang.

Selain menetapkan rencana kerja, rapat paripurna juga mengesahkan perubahan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi PDI Perjuangan.

Erwan menyampaikan apresiasi kepada anggota dewan yang mendapat amanah baru.

Baca Juga: PSI Jawa Barat Gelar Pelatihan Pengelolaan Opini Publik dan Media Sosial di Bandung

“Saya juga mengucapkan selamat bekerja untuk fraksi PDIP dalam perubahan AKD ini. Semoga efektif dan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Menurutnya, perubahan AKD tersebut dianggap penting karena akan memperkuat peran DPRD dalam menjalankan tugas sehari-hari, mulai dari pembahasan regulasi, pengawasan anggaran, hingga evaluasi program pembangunan.

“Dengan susunan baru, diharapkan sinergi antarfraksi semakin solid untuk menghadapi berbagai agenda besar daerah,” ujarnya.

Perubahan AKD di tubuh Fraksi PDI Perjuangan juga disebut dapat memberi warna baru dalam dinamika parlemen Jawa Barat. Rotasi posisi internal diharapkan mampu melahirkan energi segar yang memperkuat fungsi representasi politik di DPRD.

“Ke depan, masyarakat Jawa Barat akan menunggu realisasi dari rencana kerja yang telah disahkan. Transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan agenda 2025/2026 akan menjadi ukuran keberhasilan lembaga legislatif ini dalam memenuhi harapan publik,” pungkasnya.