Bicara Udara: Polusi Jabodetabek Hanya Bisa Diatasi Lewat Kerja Sama Aglomerasi

Yayasan Udara Anak Bangsa (Bicara Udara) mendorong kolaborasi kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur sebagai langkah strategis mengatasi polusi udara dan memperkuat transportasi publik. Ajakan ini disampaikan sejalan dengan peringatan Clean Air Month setiap September, yang menekankan pentingnya aksi kolektif lintas wilayah, lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan edukasi publik dan proyek berdampak bersama Duta Udara Bersih (Biru Voices Ambassadors) 2025 bertajuk “Jejak Langkah untuk Udara Bersih”, Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, menegaskan perlunya komitmen nyata lintas daerah.

“Penanganan polusi udara lintas daerah perlu dijadikan prioritas pemerintah. Selain itu transportasi lintas wilayah juga perlu dibuat memadai, aman dan nyaman. Tapi lebih dari itu, para pemimpin perlu mencontohkan dengan ikut menggunakan transportasi publik agar dapat merasakan kualitasnya secara langsung dan mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Baca Juga: Bicara Udara Desak Revisi Perda Polusi Jakarta yang Sudah 20 Tahun Mandek

Novita menyoroti hambatan koordinasi antarwilayah akibat perbedaan kepentingan politik di tiap daerah. Menurutnya, kerja sama kawasan aglomerasi menjadi jalan tengah untuk menanggulangi polusi udara lintas batas, khususnya di Jabodetabekpunjur.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya strategi pengendalian polusi udara berbasis kerja sama lintas wilayah. Ia menyebut kawasan aglomerasi menghadapi tantangan polusi yang kompleks dan saling terhubung.

“Kita perlu kebijakan berbasis bukti, sistem pelaporan yang jelas, perencanaan skenario, penindakan tegas terhadap sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan,” ujarnya.

Baca Juga: Peringati 15 Tahun BNPP dengan Cara Sederhana, Mendagri Tito Ingatkan Kawasan Perbatasan Bukan Garis Pemisah

Bima menambahkan, kesadaran publik dan penyediaan transportasi umum yang memadai harus berjalan simultan. “Kita perbaiki sistemnya, lakukan inovasi agar sarana semakin baik, dan terus mengedukasi warga agar mau dan bisa menggunakan transportasi publik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik. “Bila terdapat gerakan masif masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah akan semakin terdorong untuk terus memperbaiki layanan dan infrastrukturnya. Strategi pengendalian pencemaran udara pun dapat diterapkan dengan lebih presisi, sekaligus menginspirasi semakin banyak individu untuk menjadi advokat udara bersih,” ujar Bima.