Aturan Baru Perusahaan China Tekan Kinerja Koka Indonesia

PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) mencatat kerugian besar pada kuartal II 2025 akibat perubahan kebijakan perusahaan-perusahaan asal China dalam penentuan kontraktor proyek di Indonesia. 

Manajemen menilai kebijakan tersebut menjadi faktor utama anjloknya kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun berjalan.

Dalam paparan publik insidentil yang digelar Selasa (14/10/2025), Direktur PT Koka Indonesia, William, menjelaskan bahwa pendapatan KOKA sebenarnya sempat meningkat menjadi Rp9,57 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,51 miliar. 

Namun, angka tersebut belum mampu menahan lonjakan rugi kotor yang mencapai Rp9,68 miliar, berbanding terbalik dengan posisi laba kotor Rp492 juta pada kuartal II 2024.

William menegaskan, penurunan kinerja itu terutama disebabkan oleh kebijakan perusahaan China yang hanya menunjuk kontraktor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China atau perusahaan publik asal negaranya sendiri. 

“Pemilik proyek mengubah preferensi mereka. Kalau dulu kontraktor dengan kualifikasi teknis tertentu bisa ikut serta, sekarang hanya BUMN atau perusahaan besar dari China yang dipilih,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak awal 2024, dan menurut William, efeknya langsung dirasakan KOKA yang merupakan kontraktor lokal. Banyak proyek berskala besar di Kalimantan dan Sulawesi kini tertutup bagi perusahaan Indonesia. 

“Kami tetap mencoba masuk ke beberapa proyek dengan harapan ada yang tidak mengikuti pola itu, tetapi kenyataannya hampir semua pemilik proyek mengadopsinya,” katanya.

Kondisi ini membuat KOKA kesulitan memperluas portofolio dan mempertahankan tingkat profitabilitas. Padahal, pada 2024 perusahaan masih mampu membukukan laba kotor sebesar Rp23,38 miliar dengan laba bersih mencapai Rp66,7 miliar.

William menambahkan, perusahaan kini tengah mencari peluang kerja sama baru dan meninjau ulang strategi bisnis untuk menyesuaikan dengan situasi pasar yang didominasi kontraktor asing. 

“Kami berupaya mencari model kemitraan atau proyek yang masih memungkinkan untuk diakses oleh kontraktor lokal,” tuturnya.

Manajemen berharap ada kebijakan yang lebih adil bagi perusahaan nasional agar tetap memiliki ruang bersaing di tengah ketatnya arus investasi dari China.