Hadir di Munas V BMT, Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Tiang Utama Ekonomi Indonesia

Menteri Koperasi Republik Indonesia (Menkop), Ferry Juliantono, menyebut agar koperasi dikembalikan pada fungsinya sebagai soko guru atau tiang utama perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa peran vital tersebut merupakan amanat langsung dari konstitusi negara.

Pernyataan itu disampaikan Ferry Juliantono saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) V dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Perhimpunan BMT Indonesia, yang berlangsung di Kulonprogo, Yogyakarta, pada Rabu (15/10/2025).

“Koperasi harusnya menjadi tiang utama dari ekonomi Indonesia,” tegas Ferry.

Baca Juga: Upaya Pemerintah Wujudkan Pasar Adil dan Untungkan BUMN, Swasta, Koperasi

Menurutnya, selama ini koperasi mengalami proses marginalisasi karena praktik ekonomi nasional yang diserahkan pada mekanisme pasar.

“Dalam beberapa dekade, ekonomi dan praktik ekonomi kita diserahkan pada sistem ekonomi pasar. Dengan adanya pelaku pasar besar dan kecil, di situlah dimulai proses marginalisasi koperasi dan usaha kecil menengah,” ujarnya.

Menurut Ferry, kondisi tersebut menyebabkan koperasi kalah dari sisi aset, volume, pusat kegiatan, dan partisipasi masyarakat dibandingkan badan usaha milik negara dan swasta. 

Padahal, kata dia, sejak awal kemerdekaan koperasi memiliki peran penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Pada era Orde Baru, koperasi masih bergerak di sektor produksi, distribusi, dan industri. Namun, semakin lama perannya semakin kecil,” katanya.

Ferry menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Presiden kalau dibelah jiwanya koperasi, darahnya kalau dibelah koperasi. Kakek beliau Pak Margono, tokoh koperasi. Bapak beliau, Sumitro Jaya Hadikusumo, juga tokoh koperasi. Prabowo Subianto sendiri merupakan pegiat koperasi,” ucap Ferry.

Ia menambahkan, langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional juga terlihat dari kebijakan pengambilalihan sejumlah aset strategis oleh negara.

“Presiden mengambil alih PT Timah yang semula Tbk supaya Indonesia menjadi eksportir timah terbesar di dunia. Lalu ada kebun-kebun kelapa sawit tidak berizin yang dimiliki perusahaan sawit diambil negara. Jumlahnya mencapai lima juta hektare. Ini hak kita, kita pakai untuk kita sendiri,” tutur Ferry.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga mengungkapkan tengah dilakukan perubahan besar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi.

“Kami mengusulkan bukan Undang-Undang Koperasi, tapi Undang-Undang Sistem Perkoperasian. Ini akan menjadikan koperasi lebih luas jangkauannya dan memperluas kewenangan Kementerian Koperasi,” jelasnya.

Ferry menyebut, kementeriannya sedang meningkatkan level kelembagaan menjadi kementerian setingkat dua.

“Banyak hal yang sudah kami perjuangkan di Kementerian Koperasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi.

“Dengan koperasi desa, insyaallah kita akan menjadikan masyarakat desa yang semula hanya menjadi objek, sekarang menjadi subjek, pelaku pembangunan ekonomi,” kata Ferry.

Baca Juga: Menkop Ungkap Dua Pekerjaan Besar Bagi Gerakan Koperasi RI

Menurutnya, Presiden telah membuka akses permodalan agar masyarakat desa dapat mengembangkan badan usaha secara mandiri.

“Masyarakat desa yang sekarang menjadi nasabah, dibukakan akses permodalan oleh Presiden sehingga mereka bisa menjadi pelaku usaha,” pungkas Ferry.

Musyawarah Nasional (Munas) V dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) 2025 di Kulonprogo, Yogyakarta, 15–17 Oktober 2025. Acara yang mengusung tema “Transformasi Koperasi Menuju Era Modern dengan Tata Kelola yang Baik untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045" ini dihadiri oleh Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, Dirut Baznas, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI, Kadiskop Prov DIY, Kadiskop Kab. Kulon Progo, Forkopi, Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia, tokoh Koperasi dan 500 pengurus BMT seluruh Indonesia.