Program Tapera Salurkan Rp24,7 Triliun untuk 188 Ribu Rumah Bersubsidi

Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Tapera telah menyalurkan Rp24,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membiayai 188.434 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyaluran tersebut menjadi bagian dari skema pembiayaan investasi non-hutang tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 menjelaskan, pembiayaan investasi tahun depan diarahkan untuk mendukung pergerakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk melalui penyediaan akses perumahan layak bagi masyarakat.

"Program yang dikelola oleh TAPERA, telah kita salurkan 24,7 triliun untuk membiayai hampir 190 ribu unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Suahasil, dikutip Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: BP Tapera Resmi Gabung Asosiasi Pembiayaan Perumahan Dunia

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran FLPP tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa mencatat penyaluran tertinggi mencapai 84,8 ribu unit atau 45% dari total nasional. Disusul Sumatera dengan 46,6 ribu unit (25%), Kalimantan 19,8 ribu unit (11%), Sulawesi 28,9 ribu unit (15%), serta Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 5,4 ribu unit (3%). Wilayah Maluku dan Papua turut menerima penyaluran sekitar 2,9 ribu unit rumah.

"Ini 24,7 triliun dari APBN. Sebarannya ada di seluruh Indonesia, bisa dilihat di bawah di Sumatera, Jawa, dan kategori jumlah puluhan ribu rumah yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku dan Papua," tutur Suahasil.

Baca Juga: UU Tapera Dinilai Bermasalah oleh MK, Iuran Wajib Tapi Tabungan Dipersoalkan

Program Tapera menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan tersebut dilakukan melalui skema blended finance dengan kombinasi dana APBN dan kontribusi peserta Tapera, tanpa menambah beban utang negara.

Selain FLPP, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan investasi lain pada 2025, di antaranya untuk cadangan pangan melalui Perum Bulog sebesar Rp22,07 triliun dan pembiayaan pendidikan, termasuk LPDP dan Sekolah Unggul Garuda, senilai Rp26,7 triliun.

Keseluruhan program ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan investasi non-hutang yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.