Jutaan Hektare Lahan Sawit Ilegal Ditertibkan, Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam Apresiasi Ketegasan Prabowo Berantas Mafia SDA

Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka), Ronny Setiawan, mengapresiasi langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kartel dan mafia sumber daya alam (SDA) pada tahun pertamanya. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan menghentikan praktik perampokan kekayaan negara.

"Dua langkah besar yang baru saja diambil pemerintah menjadi bukti nyata. Pertama, penyitaan hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun oleh Kejaksaan Agung. Kedua, operasi besar-besaran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menertibkan sekitar 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal," ujar Ronny dalam keterangan tertulisnya.

Ronny menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan perang terhadap jaringan kartel yang telah lama menggerogoti kekayaan negara. 

"Pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang luar biasa," tegasnya.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut harus dilanjutkan meskipun konsekuensinya berat. Perlawanan dari para kartel dan mafia SDA, terutama di level operasional, dipastikan akan muncul. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk tidak memberikan ruang kompromi sedikit pun di lapangan.

“Jika pusat sudah tegas, jangan sampai melemah di level bawah. Di lapangan tidak boleh ada negosiasi atau kompromi. Negara tidak boleh mundur sejengkal pun,” tegas Ronny.

Lebih lanjut, Ronny mendorong penguatan koordinasi antarlembaga, seperti Kejaksaan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), serta BUMN pengelola aset hasil sitaan. Hal ini agar proses hukum dan pengelolaan aset berjalan secara transparan dan efektif. Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi aparat penegak hukum yang berada di garis depan.

“Pemerintah harus melindungi para aparat dan memastikan sistem hukum bekerja tanpa intervensi. Perang melawan kartel ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan menyangkut kedaulatan bangsa,” pungkasnya.