Transportasi Rendah Karbon Jadi Fokus Baru Investasi Kemenhub

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat komitmen menuju sistem transportasi nasional rendah karbon dengan mendorong investasi hijau di seluruh moda transportasi.

Dengan adanya langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

“Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai program dan kebijakan. Transportasi jadi salah satu sektor yang diharapkan berkontribusi lebih besar dalam pencapaian target penurunan tersebut,” ujar Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub, Tatan Rustandi, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Baca Juga: Kemenhub Genjot Konektivitas Transportasi Demi Pemerataan Ekonomi

Ia menjelaskan, kebijakan aksi mitigasi tersebut tertuang dalam KM Nomor 8 Tahun 2023 yang mencakup efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Diketahui bahwa bentuk implementasinya antara lain pengoperasian kendaraan listrik, penggunaan biofuel pada kapal dan kereta, serta penerapan Bioavtur Jet 2.4 di maskapai nasional.

Bahkan, infrastruktur transportasi juga mulai mengadopsi solar panel (PLTS), lampu tenaga surya, hingga Onshore Power Supply di pelabuhan.

“Untuk mendukung transportasi yang ramah lingkungan, Kemenhub telah membangun Proving Ground Bekasi dengan fasilitas uji emisi kendaraan bermotor. Jadi ke depannya, seluruh kendaraan bermotor yang akan diproduksi harus memenuhi standar lingkungan tertentu sebelum dapat beredar di jalan raya,” terang Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Muiz Thohir.

Muiz menambahkan, pemerintah juga memberikan insentif kendaraan listrik berbasis baterai dengan tarif penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) sebesar Rp1 juta untuk sepeda motor listrik dan Rp5 juta untuk mobil serta bus listrik.

“Ini juga berlaku untuk kendaraan konversi. Kemenhub menerapkan kebijakan pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan nol rupiah untuk penerbitan SUT dan SRUT kendaraan konversi,” ujarnya.

Di sektor kelautan, program Ecoport menjadi fokus Ditjen Perhubungan Laut dalam menekan emisi karbon. 

“Konsep Ecoport memiliki empat pilar, yaitu kepatuhan regulasi lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan green initiatives, dan keterlibatan stakeholders,” kata Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Muhammad Anto Julianto.

Baca Juga: Kemenhub Gandeng US-ABC Perkuat Investasi Asing di Transportasi

Langkah serupa juga diterapkan pada moda udara dan perkeretaapian. Ditjen Perhubungan Udara mulai mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang ditargetkan diterapkan 1% pada 2027.

Sementara, Ditjen Perkeretaapian mendorong penggunaan B40 dan PLTS untuk mengurangi konsumsi listrik PLN di berbagai fasilitas kereta api.

“Kereta api memiliki konsumsi energi per penumpang yang jauh lebih sedikit dan bersih dibanding moda transportasi lain. Karena itu, kami mendorong pengalihan angkutan logistik dari truk ke kereta api untuk jarak jauh,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar.

Upaya lintas moda ini menunjukkan arah baru pembangunan transportasi nasional yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjadi bagian dari investasi hijau untuk masa depan ekonomi berkelanjutan.