Proyek Kereta Cepat Jadi 'Debt Trap' Baru dari China

Handi menilai proyek KCJB mencerminkan lemahnya perencanaan dan inkonsistensi kebijakan pemerintah. Proyek yang semula dianggap tidak membebani APBN kini berisiko menjadi tanggungan fiskal di masa depan, terutama karena kinerja finansial kereta cepat belum mampu menutup bunga utang dan biaya operasional.

Ia pun mendukung sikap Kementerian Keuangan yang menolak penggunaan dana APBN tambahan untuk menutup kerugian proyek tersebut. 

“Posisi Menteri Keuangan sangat tepat. Kalau ini proyek korporasi, maka tanggung jawabnya juga harus korporasi, bukan negara,” ujarnya.

Handi menegaskan, pengalaman proyek KCJB harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama infrastruktur strategis. 

“Kita tidak boleh terjebak dalam pembiayaan jangka panjang yang pada akhirnya membebani fiskal dan masyarakat,” tutupnya.