CELIOS Ungkap Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Lonjakan PHK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. 

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih marak menandakan pertumbuhan ekonomi tidak inklusif dan didorong oleh sektor yang tidak padat karya.

Menurut Media, tingginya angka pertumbuhan ekonomi belakangan ini lebih banyak disumbang oleh aktivitas di sektor ekstraktif dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang cenderung padat modal. Sektor-sektor tersebut, kata dia, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

“Ekonomi bisa tumbuh tinggi, tapi PHK tetap meningkat karena sumber pertumbuhannya bukan dari industri padat karya. Investasi yang masuk lebih banyak ke sektor ekstraktif seperti nikel dan tambang, yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja,” ujar Media Wahyudi, dikutip Senin (10/11/2025).

Baca Juga: CEO Wells Fargo: AI Bikin Karyawan Bank Dihantui Ancaman PHK

Ia menjelaskan, tren peningkatan investasi dalam negeri saat ini juga tidak otomatis berarti perluasan kesempatan kerja. Banyak perusahaan yang berekspansi justru melakukan otomatisasi atau relokasi pabrik ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih murah, sehingga jumlah pekerja berkurang meski nilai investasi meningkat.

“PMDN bisa naik, tapi bukan berarti perusahaan memperluas lapangan kerja. Industri yang ekspansi justru cenderung menggantikan tenaga kerja dengan mesin, atau memindahkan operasionalnya ke wilayah lain,” katanya.

Media juga mengingatkan bahwa ekspansi investasi di sektor padat modal menciptakan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup pekerja. 

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menurunkan produktivitas nasional karena bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Ketika sumber daya manusia disiasiakan di tengah bonus demografi, produktivitas akan turun. Jika kita terus bergantung pada sektor ekstraktif, ekonomi kita akan mandek di aktivitas bernilai tambah rendah,” tegasnya.

CELIOS menilai fenomena ini menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang belum berpihak pada penciptaan pekerjaan layak. 

Media menekankan pentingnya pergeseran fokus kebijakan investasi dari sekadar mengejar pertumbuhan nominal ke arah penciptaan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harusnya disertai pertumbuhan lapangan kerja. Jika tidak, yang terjadi adalah pertumbuhan tanpa kesejahteraan,” ujar Media.

Baca Juga: Kemenperin Panggil Manajemen Michelin Cikarang soal PHK Massal

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025 tetap berada di kisaran 5 persen. 

Namun, di sisi lain, laporan serikat pekerja dan lembaga advokasi buruh menunjukkan peningkatan kasus PHK di berbagai sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengungkapkan adanya anomali struktural yang membuat perluasan kesempatan kerja tak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi.

“Biasanya angkatan kerja kita bertambah 3,5 juta hingga 4 juta per tahun. Tapi tahun ini hanya naik 1,9 juta orang. Ini aneh, dan harus dijelaskan oleh BPS,” ujar Heri dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Tanggapan Atas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025”, Kamis (6/11/2025) lalu.

Menurut Heri, fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif. 

“Artinya, kapasitas penyerapan tenaga kerja mulai menurun meski ekonomi tumbuh di atas 5%. Ini sinyal serius,” katanya.