Ada Tiga Fokus Utama dalam Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya pada kesempatan tersebut menyampaikan isu perempuan dan anak merupakan bagian dari 17 prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025–2029.  Korban kekerasan di Sumatera Utara, menurut Surya, 72 persen-nya adalah perempuan dan 22 persen adalah laki-laki.  Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat perlindungan melalui Perda Perlindungan Anak (2014), Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (2019), serta Perda Pengarusutamaan Gender (2023). Upaya ini diperkuat dengan koordinasi bersama kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, RS Bhayangkara, perguruan tinggi, dan lebih dari 75 organisasi masyarakat sipil.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen memastikan layanan bagi korban kekerasan dapat diakses di seluruh kabupaten/kota, termasuk melalui penguatan UPTD PPA dengan tenaga ahli bersertifikat agar layanan semakin responsif dan profesional,” ujar  Wakil Gubernur.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kemen PPPA, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara), untuk memperkuat pendidikan dan riset yang berperspektif gender dan anak, peningkatan kapasitas, dan penguatan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak di daerah.