Perluasan Akses Kredit dan Penguatan Permodalan Tak Hanya Bantu UMKM Tumbuh

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengungkapkan pentingnya perluasan akses kredit dan penguatan permodalan bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Menurutnya, skema pembiayan tersebut selain mendorong pertumbuhan UMKM, juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Ciptakan Ekosistem Baru, KOPLING 2025 Diharapkan Perluas Akses Pasar UMKM dan Musisi

Ini disampaikan Wamen Helvi saat membuka Roadshow Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal) 2025 di Kabupaten Pasuruan, beberapa waktu lalu.

Wamen Helvi menjelaskan salah satu dari tiga penyebab utama sulitnya UMKM mengakses pembiayaan perbankan adalah tidak adanya agunan tambahan.

“Ada sekitar 59,6 persen pengajuan kredit UMKM yang ditolak karena tidak memiliki agunan yang cukup,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Kamis (13/11).

Melalui kegiatan Lokamodal, para pengusaha UMKM, terutama yang berskala mikro, difasilitasi untuk menyertifikasikan aset tanah agar memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang diakui sebagai jaminan. Dengan demikian, mereka memiliki peluang lebih luas untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut, Wamen Helvi menambahkan bahwa program Lokamodal juga berfungsi sebagai wadah penyediaan alternatif pembiayaan non-KUR.

“Artinya, UMKM kini tidak hanya bergantung pada KUR, tetapi memiliki banyak pilihan untuk mengakses sumber pembiayaan inovatif, seperti SHAT, pembiayaan syariah, agunan invoice, hingga intellectual property,” katanya.

Namun, ia mengingatkan penguatan permodalan harus diiringi dengan strategi yang berkelanjutan.

“Modal penting, tetapi bukan satu-satunya kunci. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan bersama yakni UMKM harus kuat di pasar dalam negeri, berani menembus pasar ekspor, dan aktif mendukung program strategis nasional,” katanya.

Wamen Helvi juga menyoroti produk asing terus membanjiri pasar domestik, sehingga pemerintah terus berupaya memberi ruang utama bagi produk lokal di marketplace, toko modern, serta program belanja pemerintah.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menekankan pentingnya UMKM memahami perbedaan antara kredit permodalan dan hibah.

“Bantuan permodalan bukanlah dana hibah. Artinya, penerima manfaat wajib mengembalikan sesuai ketentuan dan jangan menggunakannya untuk keperluan konsumtif,” ujarnya.