Purbaya Tarik Utang Baru Rp570,1 triliun Hingga Oktober 2025

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp570,1 triliun hingga Oktober 2025. Realisasi tersebut mencapai 77,94% dari total target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun dalam laporan semester (lapsem) 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara  mengatakan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan terus menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas serta disiplin dalam batas yang aman.

"Untuk pembiayaan utang yang sudah kita realisasikan adalah Rp 570,1 triliun dari outlook Rp 731 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca Juga: BI Catat Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$ 424,4 miliar di Kuartal III 2025

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat pembiayaan non-utang yang mengalami kontraksi menjadi minus Rp37,2 triliun atau setara 53,53% dari APBN. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp532,9 triliun, atau 80,5% dari outlook sebesar Rp662 triliun.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 731,5 triliun untuk menutup defisit berdasarkan Outlook Lapsem defisit 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sehingga pembiayaan anggaran yang sudah kita realisasikan adalah 532,9 triliun kita melakukan pembiayaan ini berdasarkan outlook lapsem outlook laporan semester yang defisitnya adalah 2,78% terhadap produk domestik,” terangnya. 

Baca Juga: Purbaya Tegaskan Utang Indonesia Masih Aman, Rasio di Bawah 40% PDB

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN di tahun 2025.

"Kita akan terus melakukan pemenuhan pembiayaan utang sesuai on track, partisipatiif, dengan berbagai macam langkah mitigasi risiko, termasuk antara lain melakukan cash buffer, membuat pre-funding jika diperlukan, serta active cash and debt management," pungkasnya.