'Kita Tahu Angkanya,' Respons Purbaya Soal Misteri Besar Anggaran Kunker Prabowo ke Luar Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membeberkan rincian anggaran perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan dalam APBN 2026. Sikap tersebut muncul ketika Purbaya ditanya mengenai besaran dana yang disediakan negara untuk mendukung berbagai agenda perjalanan Presiden, baik di dalam maupun luar negeri.

Meski mengakui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus setiap tahun, Purbaya memilih tidak mengungkap nominalnya kepada publik.

Baca Juga: 'Tolong Saya,' Dua Sosok Ini Jadi Kunci Prabowo Bongkar Korupsi Dadan Hindayana di MBG

"Ada pasti anggaran yang dianggarkan," kata Purbaya, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Namun ketika didesak mengenai besarannya, Purbaya langsung mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara.

Menurut dia, rincian terkait kebutuhan perjalanan Presiden lebih tepat dijelaskan oleh kementerian yang membidangi dukungan administratif kepala negara.

"Anda mau lihat rahasia presiden, ya enggak boleh lah. Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Mensesneg saja kalau mau jawaban yang pasti," ujarnya.

Pernyataan itu muncul di tengah polemik mengenai pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo, setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut sebagian biaya perjalanan Presiden menggunakan dana pribadi.

Perdebatan kemudian berkembang ke soal berapa sebenarnya anggaran yang telah disiapkan negara untuk mendukung aktivitas Presiden selama menjalankan tugas kenegaraan.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2020, biaya pelaksanaan perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya ditanggung melalui APBN.

Meski demikian, Purbaya tidak bersedia masuk lebih jauh ke pembahasan teknis mengenai besaran anggaran tersebut.

Baca Juga: 'Ada Alasan untuk Semua,' Amerika Akui Lakukan Serangan Meski Ada Gencata Senjata dengan Iran

Sikap Menkeu itu menunjukkan bahwa pemerintah masih membatasi informasi tertentu terkait kebutuhan operasional Presiden, termasuk rincian anggaran perjalanan yang digunakan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.