Bank Jakarta Tuntas Salurkan Dana Pemerintah Rp1 Triliun

Bank Jakarta menuntaskan penyaluran dana pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan pada November 2025. Penyaluran dilakukan dalam periode 12–21 November 2025 dan diprioritaskan untuk sektor produktif yang memberi multiplier effect tinggi terhadap perekonomian daerah, termasuk UMKM. Laporan realisasi telah disampaikan resmi kepada Kementerian Keuangan.

Mandat ini mendorong bank mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor strategis untuk mendukung penguatan ekonomi wilayah. Setelah penyelesaian penyaluran dana pemerintah tersebut, Bank Jakarta kembali melanjutkan ekspansi kredit menggunakan likuiditas internal yang dihimpun secara sehat.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kesiapan bank dalam menyalurkan dana ditempuh melalui pengelolaan pembiayaan yang terukur.

Baca Juga: Bank Jakarta Siap Dukung Pramono Anung Kembangkan Inovasi Sanitasi Ramah Lingkungan di DKI Jakarta

Bank Jakarta juga menyiapkan pipeline pembiayaan untuk menghadapi potensi penempatan dana pemerintah dalam jumlah lebih besar. Persiapan ini disebut dilakukan secara prudent dan diarahkan untuk mendukung program percepatan ekonomi nasional.

Baca Juga: Catat Kinerja Positif, Bank Jakarta Berperan Aktif Dukung Ekonomi Daerah

Dari sisi kesehatan, Bank Jakarta berada dalam kondisi solid berdasarkan sejumlah indikator. Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semester I 2025 menetapkan bank dalam kategori “Sehat”, dengan likuiditas terjaga, kualitas aset baik, dan non-performing loan (NPL) dalam batas terkendali. Kondisi tersebut memperkuat kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan berskala signifikan.

Bank Jakarta juga menyatakan kesiapannya mendukung penempatan dana pemerintah berikutnya. Fokus diarahkan pada penguatan sektor produktif dan penerapan tata kelola yang akuntabel. Selain pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, bank turut memperkuat sinergi dengan OJK serta pemangku kepentingan lain dalam menjaga fungsi intermediasi yang sehat dan berorientasi pembangunan.