UPTD PPA Jawa Timur Diharapkan Tingkatkan Kualitas Layanan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong peningkatan kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Timur.

UPTD PPA Jawa Timur saat ini telah selesai direnovasi melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik PPA, dan diharapkan pembenahan fasilitas tersebut tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tapi juga kualitas layanan.

Baca Juga: Kebijakan WFA Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Pariwisata dan Perdagangan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penerima DAK Fisik PPA, yang pemanfaatannya ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana layanan bagi korban perempuan dan anak.

Ini disampaikan Menteri PPPA di Surabaya pada Raby (24/12/2025) saat mengunjungi UPTD PPA Provinsi Jawa Timur.

“Selamat UPTD PPA Provinsi Jawa Timur sudah selesai direnovasi. Mudah-mudahan ini berdampak signifikan pada layanan yang lebih baik. Jadi bukan hanya gedungnya yang baik, tetapi juga layanannya harus semakin baik,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Senin (29/12).

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PPPA melihat langsung sejumlah ruangan layanan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan korban, seperti ruang tunggu yang nyaman, jalur akses kursi roda, ruangan command center, serta ruang konseling yang kedap suara untuk menjaga kerahasiaan dan memberikan rasa aman bagi korban.

“Saya melihat beberapa ruangan yang sudah mempertimbangkan kenyamanan korban dalam mengakses layanan di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur, termasuk adanya ruangan kedap suara yang sangat penting bagi korban,” tambah Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga menyoroti data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang menunjukkan angka pelaporan kasus di Jawa Timur tergolong tinggi. 

“Tingginya pelaporan di Jawa Timur menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik, lebih berani melapor, lebih berani speak up dan bercerita. Namun di sisi lain, ini juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk memperkuat upaya pencegahan,” tegas Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA juga menekankan pentingnya pemetaan kualitas layanan UPTD PPA. Menurut Menteri PPPA, UPTD PPA di Provinsi Jawa Timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu memiliki kategorisasi dan indikator yang jelas untuk menilai kualitas layanan, baik yang sudah berjalan optimal maupun yang masih memerlukan penguatan. 

“Kita perlu kategorisasi dan indikator yang jelas. Selain itu, pemetaan dan penguatan kapasitas petugas juga menjadi agenda penting agar layanan tetap maksimal, termasuk bagi petugas baru,” kata Menteri PPPA.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati, menyampaikan DAK Fisik dan Nonfisik PPA memberikan dampak positif bagi penguatan layanan di daerah.

“DAK Fisik dan Nonfisik PPA sungguh sangat berarti bagi kami. Untuk tahun 2026, terdapat 18 kabupaten/kota serta Provinsi Jawa Timur yang menerima DAK Nonfisik PPA, sehingga total ada 19 penerima,” jelas Tri.