Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

DPR Marah Lihat Kelakuan Trump yang Ugal-Ugalan Serang Venezuela, Dianggap Presiden Tukang Bohong

DPR Marah Lihat Kelakuan Trump yang Ugal-Ugalan Serang Venezuela, Dianggap Presiden Tukang Bohong Kredit Foto: Reuters
Warta Ekonomi, Jakarta -

Para anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat marah dengan aksi ugal-ugalan Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan militer AS menyerbu Venezuela serta melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu dini hari waktu setempat.

Mereka menyatakan bahwa Kongres tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya, dan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah berbohong kepada Kongres mengenai tujuannya di negara Amerika Selatan yang kaya minyak tersebut.

"Saya tidak memercayai mereka saat itu dan sekarang kita melihat bahwa mereka secara terang-terangan berbohong kepada Kongres," tulis Senator AS Andy Kim dalam sebuah unggahan di X. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada anggota Kongres bahwa perubahan rezim di Venezuela bukan tujuan mereka.

Jason Crow, anggota House Armed Services Committee (HASC) dan komite intelijen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat, menyatakan sependapat.

"Pemerintahan Trump berulang kali berbohong kepada Kongres dan rakyat Amerika tentang Venezuela. Berkali-kali para pejabat bersaksi bahwa ini bukan tentang perubahan rezim," katanya.

Jeanne Shaheen, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Demokrat, mengatakan pemerintahan Trump telah "secara konsisten menyesatkan" para legislator, sehingga Kongres tidak mengetahui "strategi jangka panjang" AS terkait Venezuela.

Senator Chris Coons, tokoh terkemuka dari Partai Demokrat di Subkomite Anggaran Senat Bidang Pertahanan, juga menyatakan bahwa para legislator telah diberikan informasi yang "palsu" oleh pemerintahan tersebut.

"Operasi militer untuk menangkap dan menggulingkan seorang presiden, bahkan yang tidak sah sekalipun, merupakan tindakan perang yang harus mendapat otorisasi dari Kongres," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: