Dorong Keterlibatan Perusahaan Lokal, Transisi Bersih Paparkan Prinsip-Prinsip Agar Hilirisasi Nikel Tingkatkan Manfaat Ekonomi Nasional

Transisi Bersih menggelar Media Briefing bertema Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (14/1). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai bahwa kesuksesan hilirisasi nikel saat ini baru terlihat pada sisi kapasitas produksinya saja. Menurutnya, manfaat ekonomi bagi Indonesia masih belum optimal dan justru menunjukkan adanya paradoks.

Arum menjelaskan bahwa lonjakan volume produksi belum memberikan dampak keuntungan yang sebanding bagi negara. “Produksi kita meningkat pesat sekali, kalau dihitung dari tahun 2017 itu sudah lebih dari 10 kali lipat, bahkan belasan kali lipat. Tapi manfaat ekonominya itu justru turun karena harganya turun,” jelas Arum.

 “Jadi yang benar adalah peningkatan ekspor nikel disebabkan oleh peningkatan volumenya, bukan hilirisasinya,” sambungnya.

Sejak tahun 2022, tren harga nikel yang menurun mengakibatkan pendapatan ekspor cenderung stagnan meski jumlah produksi terus dipacu. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi adanya kesalahan strategi akibat investasi yang berlebihan atau over investment. Padahal, sejak implementasi UU Minerba tahun 2009, investasi di sektor nikel sudah tergolong stabil dengan nilai rata-rata mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS setiap tahunnya.

Karena investasi yang terlalu besar ini efeknya justru malah buruk. Harga nikel jatuh, bahkan negara-negara tujuan ekspor nikel kita, tidak mau kalau harganya terlalu rendah karena itu merusak industri mereka. Akhirnya mereka menerapkan anti-dumping.

“Bayangkan kita sudah memberikan insentif dan beri subsidi agar harganya murah, ternyata pemerintah Cina tidak mau harganya terlalu murah. Akhirnya Cina memberlakukan bea masuk antidumping 20,2%, Eropa 10-20%, Amerika Serikat bahkan lebih antara 50-100%. Jadi negara-negara tujuan ekspor utama kita tidak mau harga nikel terlalu murah,” terangnya.

Dengan latar belakang yang seperti itu akhirnya kita membuat strategi agar hilirisasi kita perbaiki. ekonomi. Kedua, kita mengejar daya saing. Selanjutnya kita harus membuat strategi, agar dua hal ini bisa tercapai secara optimal.

“Kita menggunakan analisis dominasi dan ketentuan pasar. Kalau kita menguasai pasar maka kita tidak perlu khawatir soal daya saing. Dari sisi dominasi, Indonesia adalah pemain terbesar di bidang nikel, baik dari sisi cadangan atau produksi. Lalu, apakah pasar nikel itu elastis atau tidak. Dari hasil analisis kami ternyata nikel itu pasarnya ada. Walaupun harganya naik konsumen tetap menggunakan nikel karena nikel digunakan untuk industri high tech terutama stainless steel dan logam. Nah dari dua hal ini kita buat strategi yang progresif. Kita dominan/menguasai pasar, dan pasarnya mau kita kontrol. Tujuan strategi ini adalah memanfaatkan nilai tambah ekonominya. Kita push secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat dan pendapatan negara,” ungkap Arum.

Menurut Arum, harus ada strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap nikel. Pertama adalah laba bersih yang menjadi milik perusahaan/investor. Karena di nikel ini hampir semua investor asing, maka ini miliknya asing atau nilai tambah asing yang tidak bisa kita klaim. Kedua adalah pajak, itu milik pemerintah. Sayangnya pajak ini kita gratiskan dan kasih insentif. Akhirnya kita tidak dapat dari sisi ini. Dan yang ketiga adalah biaya produksi. Nah biaya produksi ini merupakan bagian yang selama ini jarang diperhatikan Padahal justru nilai tambah ekonomi terbesar dari industri adalah biaya produksi.

Biaya produksi ini dibayarkan kepada karyawan, dibayarkan kepada pemasok, dibayarkan kepada pemilik industri. Jadi biaya produksi ini sebenarnya yang menghidupkan ekonomi Indonesia. Sayangnya, dalam model ekonomi investasi asing kita biaya produksi ini sering diremehkan dengan boleh membayar rendah, akhirnya kecil biaya produksinya. Jadi kalau kita lihat dari sini nilai tambah ekonomi yang benar-benar ada manfaatnya untuk pemerintah yaitu pajak yang masuk ke pemerintah dan biaya produksi.

Secara umum ada 5 prinsip agar hilirisasi nikel meningkatkan manfaat ekonomi. Pertama adalah kuota produksi, tujuannya untuk meningkatkan harga. Jadi produksi kita kurangi dengan hanya mengikuti konsumsi dunia. Kuota produksi ini dapat menaikkan harga nikel dunia.

Kedua, tarif ekspor. Agar nilai ekspor juga mengalir kepada pemerintah maka kita terapkan tarif ekspor yang signifikan agar pendapatan pemerintah itu signifikan yaitu sekitar 10 sampai 35 persen. Tarif ekspor ini akan menaikkan harga nikel global.

“Ini sama seperti kuota. Kalau kita pemain besar dan kita menerapkan tarif ekspor maka harga global pasti naik. Efek yang kedua tarif ekspor ini akan menurunkan harga nikel di dalam negeri lebih rendah daripada harga nikel di pasar internasional. Selisihnya itu sebesar tarif ekspor yang akan menjadi insentif bagi perusahaan yang akan membangun industri pengolahan nikel di Indonesia karena harga bahan baku di Indonesia lebih murah daripada di luar negeri. Jadi pemerintah kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan tax holiday atau pembebasan pajak,” kata Arum.

Ketiga, pencabutan insentif. Dengan tarif ekspor ini secara otomatis pemerintah tidak perlu memberikan insentif bebas pajak untuk perusahaan asing. Tarif ekspor akan memperbesar pendapatan pemerintah dan sedikit mengurangi laba bersih perusahaan asing.

Keempat peningkatan ESG (Environmental, Social dan Governance). Biaya produksi adalah nilai tambah bagi pemerintah. Kalau kuota dan tarif ekspor tidak meningkatkan biaya produksi, tapi kebijakan yang bisa menaikkan biaya produksi adalah kenaikan ESG yaitu kenaikan standar upah, standar sosial, dan lain-lain.Pertama standar tenaga kerja perlu dinaikkan, standar lingkungan hidup, termasuk kualitas untuk menggunakan energi dan TKDN (tingkat komponen dalam negeri).

“Biaya produksi nikel di Indonesia paling murah di dunia, bahkan 50% lebih murah daripada di Cina. Biaya produksi kita masih terlalu rendah sehingga pemerintah masih punya space untuk menaikkan biaya produksi tanpa kehilangan daya saing sedikitpun, antara lain dengan memasukkan TKDN maupun standar ESG dalam biaya produksi. Jadi berbeda dengan kuota dan tarif, pilar keempat ini memperbesar nilai tambah ekonomi,” ungkap Arum.

Arum melihat dengan cadangan nikel sebesar 42% dan produksi nikel 60%, jika ini terus berlanjut dalam 10 tahun maka Indonesia akan menjadi pemain kecil. Untuk itu, agar kita bisa mempertahankan posisi dominasi Indonesia maka kita perlu menurunkan produksi sampai kurang lebih 42%, sama seperti cadangannya, dengan begitu kita bisa menguasai sampai anak-cucu.

Kelima adalah perlu menggagas organisasi nikel dunia, sama seperti OPEC. “Posisi kita sekarang ini sama dengan negara-negara OPEC. Bedanya, OPEC adalah kumpulan negara-negara penghasil minyak, kita sendirian. Jadi kita tidak perlu mengkoordinasi banyak orang karena kita bisa menentukan sendirian. We are the only man beside. Jadi kita tidak perlu berkolaborasi dengan orang untuk membuat strategi sama seperti OPEC. Kalau OPEC bisa menaikkan harga minyak dunia sampai 10 kali lipat, maka kalau kita menaikkan harga nikel 2 kali lipat, itu kecil. Berikutnya kalau harga nikel kita sudah mencapai 2 kali lipat maka kita lanjutkan sampai 4 - 5 kali lipat,” terang Arum.

Karena itu, menurut Arum, di era pemerintahan Presiden Prabowo, seharusnya harga nikel dunia bisa 2 kali lipat dan ini akan menjadi prestasi bila bisa dicapai.

“Bayangkan kalau harga nikel naik 2 kali lipat maka pendapatan pemerintah dari nikel ini bisa mencapai Rp360 triliun per tahun dan terus meningkat. Bahkan kalau kita bisa menaikkan sampai 4 kali lipat maka pendapatan pemerintah itu bisa tembus Rp700-800 triliun dari nikel ini saja. Itu lebih besar dari gabungan PPh perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi nikel ini sama seperti minyak bagi Arab Saudi buat Indonesia, sayang kalau tidak digarap secara serius,” kata Arum.

“Jadi tujuannya bukan memproduksi nikel sebanyak-banyaknya, bukan mengekspor nikel sebanyak-banyaknya. Tapi dapat duit sebanyak-banyaknya dari nikel. Karena itu, saya berharap pemerintah membuat kebijakan tegas, tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada relaksasi, maka pasar akan merespon dengan cepat,” jelas Arum,

Sementara itu, menurut Anissa Putri Widiani, Perencana Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas bahwa terkait hasil kajian dari Transisi Bersih, hilirisasi nikel memang sejalan dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2025-2045. Salah satu pilar adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam.

Dalam lima tahun ke depan, ada empat komoditas yang menjadi fokus pemerintah untuk hilirisasi, yakni nikel, tembaga, timah, dan bauksit. “Nikel menjadi salah satu komoditas pertambangan yang memang menjadi fokus utama dalam hilirisasi pemerintah untuk mendukung peningkatan dan transformasi ekonomi,” jelas Annisa.

Dalam pandangan Annisa, hasil kajian terkait nikel yang dilakukan Transisi Bersih menjadi bahan masukan yang manfaat bagi Bappenas.

“Karena tujuan dari penyusunan policy paper ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah. Tidak semata-mata meningkatkan produksi tapi meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya transformasi ekonomi untuk peningkatan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Annisa.

Sejak Juni 2025, Bappenas meluncurkan peta jalan dekarbonisasi industri nikel. Salah satu strategi yang juga diusulkan dalam peta jalan adalah pengelolaan pelaksanaan mekanisme kontrol harga pasar.

Jadi ke depan, Annisa berharap agar tata kelola nikel di Indonesia supaya bisa lebih pro terhadap masyarakat dan pro terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS mengatakan bahwa dalam hilirisasi nikel, kita selalu membahas soal produksi, pembatasan, kapasitas, dan cadangan, tapi kita melupakan bahwa Cina pernah mengalami fase hilirisasi yang hampir mirip dengan Indonesia. Tahun 1940, China menemukan cadangan tanah jarang atau rare earth dalam jumlah yang sangat besar. Tahun 1970, Deng Xiaoping punya kebijakan konservasi sumber daya alam dan juga daur ulang.

Karena itu, Bhima berharap dalam konteks hilirisasi nikel, perlu ditambahkan dengan konservasi sumber daya alam ditambahkan dengan daur ulang, seharusnya menjadi masa depan nikel.

“Jadi rencana-rencana untuk perpanjang progres ekspor, uangnya bisa masuk ke instalasi daur ulang. Kita nggak punya fasilitas peleburan urban mining yang dikelola secara serius. Jadi uang menguap begitu saja di transfer ke negara lain, sementara yang tersisa/profit yang ada di dalam negeri pun tidak dimasukkan dalam fasilitas daur ulang. Dalam waktu 11-12 tahun lagi, cadangan nikel kita nggak akan cukup dengan produksi yang ada sekarang. Tahun 2024-2025, smelter yang ada di Sulawesi dan Maluku mulai melakukan importasi biji nikel dari Filipina,” jelasnya

Berikutnya, diskursus terkait dengan pembatasan agak terlambat dilakukan, terutama di level pemerintah. Insentifnya juga masih terus diberikan. Bahkan kalau tidak salah masih ada 20-an lebih smelter yang antri dalam proses perencanaan. Jadi masih perlu komponen satu lagi, yaitu komponen D (konservasi sumber daya dan daur ulang).

Saat ini perusahaan atau investor asing paling banyak mendapatkan keuntungan dari laba bersih proyek smelter. Sebut saja China, Vietnam, Malaysia, Singapura, Makau, Hongkong, dan lain-lain, yang mendapatkan fee atau rente dari hilirisasi di Indonesia.

Terkait PPN, Kementerian Keuangan takut kalau turunkan PPN dari 11 ke 9 persen akan ada kerugian sampai Rp70 triliun.

“Saya bilang, PPN kalau diturunkan, pendapatan negara bisa naik. Kita nggak pernah cek, berapa banyak insentif-insentif fiskal di dalamnya ada bonus PPN. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130 tahun 2020 merupakan dasar dari pemberian insentif PPh Badan bagi smelter dan lain-lain, dan ada klausul penting yaitu pengawasan, tujuan investasi, dan audit. Seharusnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaudit semua perusahaan smelter nikel termasuk tambang yang mendapatkan insentif dalam 10 tahun terakhir,” ungkapnya

Terkait upaya pemerintah mendapatkan tarif ekspor murah ke Amerika Serikat, sekaligus Amerika bisa membantu hilirisasi, caranya pertama harus ada ganti pemain karena dalam 10 tahun terakhir, kita diperdaya perusahaan-perusahaan dari China.

“Jangan dominasi pasar hanya kepada China. Jadi Amerika Serikat dibutuhkan untuk balancing di dalam skema hilirisasi. Tetapi ganti pemain yang saya maksud agar BUMN kita yang berdaya dan berjaya. Menjadi champion dalam hilirisasi ini,” tegasnya.

Baca Juga: Rosan Roeslani Tegaskan Keberlanjutan Investasi Tsingshan di Industri Nikel Indonesia

Selanjutnya, agar Amerika Serikat tertarik investasi nikel atau mineral kritis, maka kita harus perbaiki tata kelola hilirisasinya. Kalau perlu kita minta perusahaan China untuk divestasi sahamnya sebagian agar dikelola secara patungan antara BUMN Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga daya tawar yang terlalu besar dari sisi pembeli bisa diimbangi.

“Indonesia sebenarnya penguasa nikel, tapi selama ini, seolah kita lemah di hadapan para buyer karena sebenarnya pasar nikel di Indonesia ini menjadi tidak oligopoli. Pasar nikel di Indonesia saat ini monopsoni. Kita merasa pemain besar nikel tapi pembelinya satu, Tiongkok. Jadi meskipun kita punya cadangan yang besar, kita nggak punya kontrol terhadap harga karena monopsoni. Nah ini menjadi tantangan, apakah dengan skenario monopsoni akan diubah menjadi beberapa buyer ataupun pemain, salah satunya dengan masuknya Amerika Serikat bisa membuat skenario harga akan berubah. Kalau pasarnya dipecah, tidak lagi monopsoni atau pembeli tunggal, itu akan berpengaruh,” ucapnya.