Pemerintah Daerah Diminta Tangani Penyaluran Program MBG Tak Tepat Sasaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Batoporo Narat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi riil di salah satu sekolah dasar di wilayah tersebut.

Sorotan tertuju pada SDN 1 Batuporo Timur, Desa Batuporo Timur. Sekolah tersebut masih tercatat sebagai penerima Program MBG dengan alokasi 33 porsi makanan setiap hari. Namun, kondisi di lapangan dipertanyakan setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan suasana sekolah dalam keadaan sepi.

Dalam video berdurasi sekitar satu setengah menit itu, ruang-ruang kelas terlihat masih dipenuhi bangku dan meja siswa. Meski demikian, tidak tampak aktivitas belajar mengajar maupun kehadiran murid di dalam kelas. Perekam video bahkan menyebutkan bahwa sekolah tersebut diduga tidak lagi menjalankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

Situasi ini memicu kekhawatiran adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program MBG. Publik pun mendesak adanya klarifikasi dari pihak terkait agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.

Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budianto Hadinegoro, meminta pemangku kebijakan setempat untuk segera turun tangan. Ia menegaskan pentingnya verifikasi data di lapangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan mencoreng program strategis pemerintah.

“Pemangku kebijakan harus segera melakukan pengecekan langsung. Jangan sampai persoalan teknis di lapangan merusak kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Budianto, dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026). 

Budianto menegaskan, Pasbata pada prinsipnya berkomitmen mengawal seluruh program strategis pemerintah pada 2026, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Prinsip kami adalah mengawal semua program strategis pemerintah, karena sangat penting dan harus dijaga kredibilitasnya,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa dukungan terhadap program pemerintah harus dibarengi dengan ketegasan dalam menindak setiap penyimpangan di lapangan. Jika ditemukan oknum atau mitra SPPG pelaksana yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, langkah tegas perlu diambil.

“Pasbata tetap mendukung penuh program pemerintah. Namun jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, itu harus segera ditindaklanjuti. Bahkan, bila perlu, kerja sama dengan mitra yang bermasalah bisa dihentikan agar tidak mencoreng mitra MBG lainnya yang bekerja dengan benar,” tegas Budianto.