FAO Ungkap Krisis Gizi, MBG Didorong Perluas Akses

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mencatat sebanyak 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 dan menegaskan masih kuatnya persoalan keterjangkauan pangan bergizi di Tanah Air, yang kini direspons pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain data FAO, Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-70 dari 123 negara dengan kategori kelaparan moderat. Posisi ini menunjukkan persoalan gizi dan akses pangan masih menjadi tantangan struktural, terutama bagi kelompok masyarakat prasejahtera.

FAO menyoroti bahwa bagi keluarga miskin, sebagian besar pendapatan terserap untuk belanja pangan. Kondisi tersebut membuat kenaikan harga pangan, sekecil apa pun, berdampak langsung pada menurunnya kemampuan mereka membeli makanan bergizi. Dalam situasi ini, sumber protein seperti telur, ayam, daging, dan ikan menjadi konsumsi yang tidak rutin.

Gambaran kondisi tersebut terlihat dari pengalaman Kasmi Harasti, relawan di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Saat bertugas di Desa Suka Bandung dan Desa Tanjung Iman, ia mendapati seorang siswa menyimpan telur rebus yang dibagikan melalui program MBG.

“Ketika ditanya apakah ia tidak menyukai menu tersebut, siswa itu menjawab bahwa ia sangat menyukai telur. Namun, ia memilih menyimpannya untuk diberikan kepada ayahnya, karena di rumah mereka jarang mengkonsumsi telur rebus,” tutur Kasmi.

Baca Juga: ‎MBG, Hilirisasi, dan Sekolah Rakyat Jadi Fokus Evaluasi Retreat Kabinet Merah Putih

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan proporsi keluarga miskin dan prasejahtera mencapai 8,47 persen dari total penduduk. Berdasarkan data tersebut, jumlah ibu hamil, ibu menyusui, bayi usia 0–11 bulan, dan baduta usia 12–23 bulan diperkirakan mencapai 2,16 juta jiwa. Sementara itu, jumlah siswa SD hingga SMA dari keluarga prasejahtera mencapai sekitar 3,33 juta jiwa.

Dalam konteks tersebut, program MBG diposisikan sebagai intervensi negara untuk membuka akses pangan bergizi bagi kelompok rentan, terutama di wilayah terpencil. Program ini menyasar anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita yang memiliki kebutuhan gizi tinggi.

Dokter Spesialis Anak sekaligus Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Prof. Soedjatmiko menekankan pentingnya konsistensi pemberian asupan gizi, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan.

“Sejak di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun (1000 hari pertama kehidupan), struktur makro dan mikro otak sedang dibentuk secara masif. Proses ini menuntut asupan nutrisi lengkap tanpa jeda. Jika MBG tidak konsisten diberikan setiap hari, maka pertumbuhan struktur otak janin dan bayi berisiko tidak optimal,” ujarnya.

Baca Juga: Dukung MBG, Budidaya Tematik Diharapkan Penuhi Kebutuhan Ikan Masyarakat

Namun, Soedjatmiko menilai pemberian MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita memiliki tantangan tersendiri, terutama di daerah terpencil. “Bagaimana memastikan ibu hamil di pelosok mendapatkan asupan setiap hari jika tidak bisa ke Puskesmas? Sistem pengantaran ke rumah menjadi kunci, namun memerlukan manajemen pengantaran yang jelas,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai MBG berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, menyebut riset menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN) menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian.

“PDB atau GDP meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap Rizal.