Kemkomdigi Catat Serapan Anggaran 94,9 Persen untuk Perluasan Infrastruktur Digital di Wilayah 3T

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa penggunaan anggaran tahun 2025 tidak sekadar menjadi pencapaian administratif, tetapi diupayakan secara langsung guna meningkatkan akses digital masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sepanjang tahun 2025, kementerian tersebut telah menggunakan anggaran senilai Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir sebesar Rp11,4 triliun atau mencapai 94,9 persen. 

Alokasi dana itu dipusatkan untuk memastikan keberlanjutan layanan digital strategis serta membuka perluasan konektivitas di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kesulitan akses.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa serapan anggaran ini mencerminkan upaya negara menghadirkan layanan digital secara lebih merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.

“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/01/2026).

Perluasan akses digital tersebut ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.262 BTS melayani masyarakat di Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat konektivitas dasar bagi layanan publik dan aktivitas ekonomi di daerah.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur digital juga berkontribusi pada penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.

Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital, tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.

“Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,” tambah Meutya.

Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan setiap belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Komdigi Buka Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Kota Cerdas

Dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.

“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Meutya.