Bahlil Ungkap Ekspansi 7 GW Pembangkit Fosil Tekan Laju Bauran EBT Nasional 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional pada 2025 berada di angka 15,75%. Meski secara kapasitas terpasang tumbuh, secara persentase angka ini hanya naik tipis dari capaian 2024 yang sebesar 14,65%.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kenaikan moderat sebesar 1,1% ini merupakan konsekuensi logis dari masuknya pembangkit fosil dalam skala masif guna mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Penambahan EBT ini cukup besar di tahun 2025. Tapi kalau dikonversi menjadi persentase, karena ada penambahan 7 Gigawatt (GW) dari gas dan batu bara, maka persentasenya menjadi turun," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Baca Juga: Investasi ESDM 2025 Hanya US$ 31,7 Miliar, Sektor Listrik Jadi Titik Koreksi

Berdasarkan data laporan kinerja, total kapasitas terpasang EBT mencapai 15.630 Megawatt (MW). Namun, dominasi fosil tetap tak terbendung seiring lonjakan konsumsi listrik per kapita yang naik dari 1.411 kWh di 2024 menjadi 1.584 kWh di 2025.

Bahlil menegaskan bahwa angka persentase bauran energi tidak bisa dibaca secara tunggal tanpa melihat beban sistem kelistrikan secara keseluruhan.

"EBT ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi angka persentase, tapi juga dari pembangunan kapasitas dan fondasi jangka panjangnya," tegas Bahlil.

Laporan kinerja menunjukkan ketimpangan investasi yang tajam. Sementara sektor Migas berhasil menyerap investasi sebesar US$ 18 miliar, sektor EBTKE hanya mencatatkan US$ 2,4 miliar. Bahlil mengakui adanya perlambatan di sektor kelistrikan yang perlu segera dievaluasi.

"Investasi di listrik saya lihat memang ada terjadi butuh effort dan kerja keras agar bisa tercapai. Saya akan rapat dengan PLN untuk mendorong percepatan pembangunan pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL," jelasnya.

Baca Juga: Lifting Minyak 2025 Tembus Target, Pertama Kali dalam Sembilan Tahun

Di tengah lambatnya penetrasi EBT pada sektor kelistrikan, pemerintah mengandalkan kebijakan mandatori biodiesel untuk menekan emisi dan ketergantungan fosil di sektor transportasi. Impor solar tercatat turun drastis dari 8,3 juta ton (2024) menjadi 5 juta ton (2025).

Bahlil menargetkan kedaulatan energi yang lebih agresif melalui program B50 yang saat ini tengah dalam masa uji coba.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur sudah selesai, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026. Ini bicara soal survival," pungkasnya.