Kemensos Temukan 54 Juta Miskin Belum Terdaftar PBI BPJS Kesehatan

Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan lebih dari 54 juta penduduk miskin hingga rentan miskin belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, meskipun seharusnya menjadi kelompok prioritas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan ini muncul setelah pemerintah memperbarui basis data sosial nasional pada 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan ketimpangan kepesertaan PBI tersebut terungkap setelah pemerintah mengganti acuan pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan basis data dilakukan untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

“Masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu 54 juta jiwa lebih,” ujar Saifullah Yusuf saat rapat di DPR, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca Juga: Peserta BPJS 11 Juta Dinonaktifkan Purbaya: Saya Rugi, Uang Keluar Image Jelek

Selain kelompok miskin yang belum terakomodasi, Kemensos juga menemukan anomali kepesertaan PBI. Terdapat sekitar 15 juta orang yang secara ekonomi tergolong tidak miskin, bahkan masuk kategori kelas menengah, namun masih tercatat sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan.

“Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia menjelaskan, hasil pemutakhiran data pada 2025 tersebut akan segera ditindaklanjuti pada tahun ini. Kemensos akan melakukan pemilahan berbasis desil untuk memastikan kelompok masyarakat yang berhak menerima PBI dan bantuan sosial lainnya, sekaligus mengeluarkan peserta yang tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga: Purbaya Beberkan Alasan 11 Juta Masyarakat Peserta BPJS Dinonaktifkan

Proses pemutakhiran tersebut masih menghadapi keterbatasan verifikasi lapangan. Sepanjang 2025, Kemensos baru mampu melakukan groundcheck terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga (KK), jauh di bawah kebutuhan ideal yang mencapai lebih dari 35 juta KK.

“Dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan groundcheck lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu groundcheck 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” ujarnya.

Keterbatasan kapasitas verifikasi tersebut mendorong Kemensos menggandeng pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima PBI dan bantuan sosial.

“Maka itulah, kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat,” kata dia.