Prabowo Mau Gerakan Tentara untuk Bereskan Masalah Sampah di Pantai

Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka Gubernur Bali I Wayan Koster dan para bupatinya, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.

Prabowo mengatakan persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.

"Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," kata Prabowo di pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Baca Juga: KLH Berkomitmen Jadikan Pengelolaan Sampah di Ciamis Referensi Nasional

Prabowo kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.

"Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.

Prabowo menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.

"Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?" tegasnya.

Prabowo menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih penanganan sampah bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.

"Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan," jelasnya.