Pembangunan Transmigrasi Harus Didukung Infrastruktur Ketahanan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pembangunan transmigrasi harus didukung dengan infrastruktur ketahanan nasional.

Dirinya menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan setiap kawasan transmigrasi memiliki kesiapan infrastruktur agar mampu tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Baca Juga: AHY Tekankan Perencanaan Ruang Sebelum Pembangunan Infrastruktur

Ini disampaikan Menko AHY dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis (12/2).

Dalam forum tersebut, Menko AHY menjelaskan Kementerian Transmigrasi saat ini mengawal dua agenda besar, yaitu revitalisasi kawasan transmigrasi dan transformasi kawasan transmigrasi. Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan eksisting melalui perbaikan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan melalui kolaborasi dengan industri, investor, teknologi, dan off-taker.

“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” tegas Menko AHY.

Menko AHY menambahkan pembangunan transmigrasi perlu menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat dan harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” pungkas Menko AHY.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menegaskan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat pro-rakyat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi perlu dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama pembangunan.

“Yang ditekankan adalah pertumbuhan ekonomi pro-rakyat, yaitu pertumbuhan yang membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas, vokasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat terserap oleh investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi,” ujar Mentrans.

Mentrans juga menegaskan pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia agar negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru.

“Di kawasan ini harus lebih dulu hadir SDM unggul yang mendampingi dan membersamai masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan dan negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru di Indonesia,” tegasnya.

Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan lintas sektor sekaligus memperkuat orkestrasi kebijakan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk perguruan tinggi. Pemerintah berharap transformasi transmigrasi mampu melahirkan kawasan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan.