Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci Percepatan Proyek Navigasi INA-24

Hampir satu dekade sejak ditandatangani pada 2016, Proyek Aids to Navigation (INA-24) masih berada dalam proses penyelesaian. 

Proyek strategis ini dibiayai melalui skema pinjaman lunak dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan senilai USD 97,1 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, dengan tujuan meningkatkan keselamatan pelayaran nasional di 24 lokasi strategis.

Sejumlah laporan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proyek tersebut menghadapi tantangan berlapis, mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan teknis. 

Dalam LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan 2023, auditor menemukan pengadaan sarana bantu navigasi senilai Rp87 miliar belum rampung melampaui jadwal kontrak. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024 juga menyoroti lemahnya pengendalian intern proyek pinjaman luar negeri di lingkungan kementerian tersebut.

"Jika sejak awal feasibility study tidak memuat analisis risiko kelembagaan dan kapasitas pelaksana yang memadai, maka proyek memang berpotensi bermasalah sejak lahir. Akar persoalan INA-24 bisa ditarik ke fase hulu, yakni desain proyek dan validasi kesiapan yang kurang cermat," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (17/2/2026).

Temuan serupa juga tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024 terkait pengendalian intern proyek pinjaman luar negeri.

Iskandar menilai keterlambatan tersebut perlu dibaca secara komprehensif agar solusi yang diambil tepat sasaran. Menurutnya, proyek berskala nasional dengan pembiayaan jangka panjang membutuhkan fondasi perencanaan yang sangat matang sejak awal.

“Jika studi kelayakan belum sepenuhnya memuat analisis risiko kelembagaan dan kapasitas pelaksana, maka tantangan di tahap implementasi menjadi lebih besar. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem perencanaan nasional, proyek pinjaman luar negeri harus melalui mekanisme Blue Book dan Green Book yang dikoordinasikan oleh Bappenas. 

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan kesiapan teknis, kelembagaan, dan pendanaan sebelum proyek dijalankan.

Memasuki tahap implementasi, tanggung jawab operasional berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tantangan teknis seperti tender ulang, koordinasi lintas pihak, serta kompleksitas geografis di lapangan disebut sebagai faktor yang memengaruhi laju penyelesaian. Namun demikian, seluruh proses tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi yang ketat, termasuk Undang-Undang Keuangan Negara dan aturan pengelolaan proyek strategis.

Dalam konteks kebijakan, Iskandar menilai kepemimpinan strategis memegang peranan penting untuk memastikan percepatan berjalan terukur. Sejak pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, publik menaruh harapan pada adanya penguatan koordinasi, penyusunan roadmap percepatan, serta komunikasi aktif dengan pihak pemberi pinjaman, termasuk Economic Development Cooperation Fund Korea Selatan.

“Proyek INA-24 adalah bagian dari kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan. Penyelesaiannya tepat waktu akan memperkuat reputasi Indonesia sebagai mitra yang kredibel sekaligus memastikan manfaat keselamatan pelayaran segera dirasakan,” jelasnya.

Ia juga mendorong optimalisasi pendampingan hukum dan tata kelola, salah satunya melalui peran Kejaksaan Agung lewat Jaksa Pengacara Negara. Pendampingan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengambil keputusan sekaligus mencegah risiko administratif dalam percepatan proyek.

Secara keseluruhan, berbagai pihak sepakat bahwa solusi atas keterlambatan INA-24 bukanlah saling menyalahkan, melainkan memperkuat sinergi antarlembaga. Audit tematik, evaluasi manajemen proyek, serta transparansi progres kepada publik dinilai sebagai langkah konstruktif untuk memastikan proyek strategis ini dapat segera diselesaikan.

“Utang pembangunan harus berujung pada manfaat nyata. Penyempurnaan tata kelola INA-24 akan menjadi cerminan kapasitas negara dalam mengelola komitmen jangka panjang dan memperkuat keselamatan pelayaran nasional,” pungkasnya.