Melihat Prospek dan Arah Pasar Modal Pasca Peringatan MSCI dan Moody's

Topik "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s" jadi pembahasan dalam diskusi panel yang digelar Universitas Paramadina, Rabu 18 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Prof. Didik J. Rachbini mengawali dengan metafora pasar modal sebagai sebuah "bendungan" besar yang menghubungkan keuangan domestik dengan pasar global, serta berperan mengairi berbagai sektor bisnis. Ia mencontohkan bagaimana pendanaan pasar modal pernah menjadi tulang punggung ekspansi First Media di masa lalu.

Namun, Prof. Didik juga menyoroti kondisi terkini pasar modal yang digambarkannya sangat sensitif, bak "kerang hijau" yang menyerap polusi di laut. Menurutnya, gejolak pasca pernyataan MSCI mengindikasikan adanya "penyakit" dalam tata kelola pasar modal Indonesia. Ia menegaskan bahwa institusi seperti Morgan Stanley adalah gerbang menuju pasar keuangan internasional, sehingga lingkungan pasar modal harus dijaga kesehatannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti akar permasalahan yang terletak pada buruknya tata kelola (governance), perlunya pendalaman pasar (market deepening), dan penguatan investor domestik.

Prof. Didik menyebut faktor paling penting yang harus disadari adalah bahwa pasar modal sangat sensitif terhadap stabilitas makro. Jika pengelolaan APBN terlihat tidak kredibel, pasar akan lari.

Senada dengan Prof. Didik, Dr. Wijayanto Samirin menilai bahwa pernyataan Morgan Stanley datang di waktu yang tidak tepat, yaitu ketika portofolio investasi di Indonesia tengah mengalami tekanan berat.

Ia memaparkan data bahwa pada kuartal III-2026, investasi portofolio mencatatkan arus keluar bersih (outflow) hingga 14 miliar dolar AS, sebuah kejadian yang tidak biasa karena selama ini selalu positif. Dampaknya, dana asing menjadi ragu dan arus keluar modal domestik semakin deras.

Dr. Wijayanto mengibaratkan keriuhan di pasar modal hanya sebagai "puncak gunung es" dari masalah fundamental yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa meskipun pasar modal memiliki standar regulasi tertinggi, penegakan hukumnya masih lemah.