Melihat Prospek dan Arah Pasar Modal Pasca Peringatan MSCI dan Moody's

Ia juga menyoroti keputusan Moody's yang menurunkan peringkat utang Indonesia akibat kebijakan yang tidak terprediksi, tata kelola buruk, dan risiko fiskal yang tinggi.

"Fokus Moody's dan MSCI sebenarnya sudah dinarasikan oleh ekonom lokal 2-3 tahun lalu, tapi sayang tidak mendapat respons cukup dari pemerintah. Pembelajarannya, kita harus lebih peka mendengar peringatan dini dari dalam negeri sebelum ditegur lembaga asing," ujarnya.

Di tengah sorotan negatif, Primus Dorimulu menyampaikan pandangan yang lebih optimis. Ia menilai secara umum kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo sudah on the track, dengan produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2025 tumbuh 5,11 persen dan meningkat menjadi 5,39 persen secara tahunan.

Primus mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya, yang dinilainya mampu membaca situasi dengan menginjeksi dana ke perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di tengah daya beli masyarakat yang stagnan.

Ia kemudian memaparkan delapan langkah reformasi yang telah diambil pemerintah untuk merespons krisis kepercayaan dan evaluasi dari MSCI, antara lain:

• Menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15 persen.
• Memperjelas transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi.
• Memperkuat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar.
• Mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tata kelola yang lebih independen.
• Merevisi aturan limit investasi bagi asuransi dan dana pensiun di pasar saham.
• Meningkatkan transparansi data kepemilikan saham melalui KSEI.
• Memperkuat tata kelola emiten dan pendidikan bagi direksi serta komisaris.
• Meningkatkan sinergi kelembagaan antara pemerintah, OJK, dan SRO.

Primus mengungkapkan, reformasi ini bertujuan merespons evaluasi MSCI dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.