Dragonmine Kuasai 80% BLUE, Emiten Tinta Beralih ke Ekosistem EV?

Peta persaingan industri nikel dan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia bergeser dari konsesi tambang ke pasar modal setelah PT Berkah Prima Perkasa Tbk mengumumkan penandatanganan Conditional Shares Purchase Agreement (CSPA) dengan Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited sebagai calon pengendali baru. Transaksi tersebut mencakup pembelian 334,4 juta saham atau setara 80% dari saham ditempatkan dan disetor penuh BLUE.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 19 Februari 2026, Dragonmine Mining menyatakan rencana akuisisi tersebut merupakan kelanjutan proses yang telah disampaikan perseroan sejak November 2025. Akuisisi ini menempatkan BLUE yang selama ini bergerak di industri tinta dan alat tulis dalam radar transformasi bisnis menuju sektor nikel dan baterai EV.

Dragonmine Mining merupakan perusahaan privat yang berbasis di Hong Kong dan dimiliki oleh Huayou Hongkong Limited. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber, Huayou Hongkong Limited merupakan anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd., grup asal Tiongkok yang fokus pada rantai industri material baterai lithium-ion dan menjadikan nikel Indonesia sebagai sektor strategis.

Baca Juga: Teken CSPA, Perusahaan Hong Kong Siap Kuasai 80% Saham BLUE

Huayou memiliki lima pilar bisnis yang mencakup seluruh rantai nilai material baterai lithium-ion dan telah melakukan ekspansi agresif di Indonesia. Salah satu proyek strategisnya adalah Proyek Titan yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan ekosistem baterai terintegrasi.

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama menilai perubahan pengendali membuka peluang pergeseran model bisnis BLUE. Menurutnya, skema akuisisi semacam ini berpotensi menjadi jalur masuk bagi aset berkualitas ke pasar modal melalui mekanisme backdoor listing.

“Sebagai referensi, sekitar 30% dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih. Dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO,” ujar Ezar.