Inpex: Kompleksitas Perizinan Jadi Tantangan Menuju FID Masela

Project Director Proyek Abadi Inpex Masela, Jarrad Blinco, mengungkapkan kompleksitas perizinan menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong proyek LNG Abadi Masela yang berada di Maluku Utara menuju tahap konstruksi.

Keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) proyek tersebut, kata dia, sangat bergantung pada dukungan pemerintah, khususnya dalam penyederhanaan proses perizinan lintas kementerian dan lembaga.

Proyek Masela dirancang memiliki kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, dengan alokasi gas domestik sebesar 150 MMscfd, serta produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari.

“Yang kami lihat saat ini adalah tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, terkait banyaknya perizinan yang harus kami peroleh."

"Serta banyaknya kementerian, lembaga, dan sumber daya yang harus dilibatkan dalam proses tersebut,” ungkapnya dalam rapat debottlenecking investasi LNG Blok Masela bersama Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam mengoordinasikan proses perizinan di tingkat pusat maupun daerah.

“Area di mana kami sangat membutuhkan dukungan adalah dalam koordinasi perizinan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.

Saat ini, proyek masih berada pada tahap Front End Engineering Design (FEED), yang ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini.

Setelah itu, proyek akan memasuki tahap tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC), sebelum keputusan investasi akhir ditetapkan.

“Kami mungkin memerlukan dukungan pemerintah pada tahap tersebut,” ujar Jarrad merujuk pada fase menuju FID.

Selain itu, pembaruan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga masih diperlukan untuk memasukkan cakupan tambahan, termasuk skema Carbon Capture and Storage (CCS).

“Memang ada scope yang belum termasuk di dalam Amdal yang di-approve kemarin."

"Pertama tadi disampaikan CCS, itu belum masuk karena kita masih sedang melakukan FEED-nya,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, pemerintah akan mengidentifikasi dan mempercepat penyelesaian hambatan yang berpotensi menghambat proyek.

“Begini, kita pokoknya mau detect sih, masih ada yang ganggu enggak?"

"Kalau ada yang ganggu, kita percepat supaya gangguannya itu hilang,” tutur Purbaya.

Ia meminta pelaksana proyek menyampaikan secara terbuka kendala di lapangan, agar pemerintah dapat memberikan dukungan percepatan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan proses persetujuan lingkungan tambahan.

Menteri Keuangan bahkan sempat meminta agar proses pembaruan AMDAL dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Jadi, apakah bisa diselesaikan dalam satu bulan?"

"Saya beri target satu bulan,” ucapnya.

Meski demikian, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup menyebut proses tersebut secara normal membutuhkan waktu hingga enam bulan.

Baca Juga: Di Depan Purbaya, Inpex Masela Sebut Keekonomian Proyek LNG Abadi Sangat Marginal

Namun, dapat dipercepat menjadi sekitar dua hingga tiga bulan, untuk proyek strategis nasional seperti Masela.

Dengan kebutuhan investasi lebih dari US$20 miliar, kepastian dukungan regulasi dan efisiensi perizinan dinilai menjadi faktor krusial dalam menentukan kelanjutan Proyek Masela menuju FID. (*)