Indef Soroti Lonjakan Avtur, Sistem Biaya Haji Perlu Dirombak

Lonjakan harga avtur global dinilai menjadi sinyal kuat perlunya reformasi sistem pembiayaan haji di Indonesia. Tekanan biaya yang terus berulang menunjukkan bahwa skema yang ada belum cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Indef menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam menyusun struktur biaya haji agar lebih tahan terhadap fluktuasi. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus melindungi kepentingan jamaah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyebut kenaikan avtur bukan fenomena sementara. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari volatilitas energi global yang bersifat struktural.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal dikutip dari ANTARA.

Ia menekankan pentingnya perubahan sistem dibanding sekadar solusi jangka pendek.

Sebagai alternatif, Indef mendorong pemerintah untuk menerapkan kontrak jangka panjang dalam pengadaan avtur dan layanan maskapai. Pendekatan ini diyakini mampu menekan volatilitas harga serta meningkatkan efisiensi biaya.

Selain itu, optimalisasi dana haji juga dinilai perlu dilakukan secara profesional dan transparan. Dana tersebut dapat berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi lonjakan biaya operasional.

Di sisi lain, pemerintah tengah mempertimbangkan penggunaan anggaran negara untuk menutup kenaikan biaya penerbangan haji. Nilainya mencapai sekitar Rp1,77 triliun yang direncanakan untuk membantu ratusan ribu calon jamaah.

Kebijakan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp2 juta. Langkah tersebut dilakukan meskipun tekanan biaya global terus meningkat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tambahan anggaran akan diambil dari efisiensi APBN. Dana tersebut dialokasikan untuk menutup kenaikan biaya penerbangan akibat lonjakan harga avtur.

Namun, Indef mengingatkan bahwa penggunaan APBN secara berulang berpotensi menimbulkan tekanan fiskal. Hal ini terutama karena anggaran negara juga harus menopang subsidi energi dan belanja sosial yang meningkat.

“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural," ujar Rizal.

Ia menilai pendekatan tambal sulam justru dapat memindahkan risiko ke negara.

Menurutnya, sistem pembiayaan haji seharusnya mampu mengelola risiko secara mandiri tanpa bergantung pada anggaran negara. Dengan demikian, keberlanjutan program dapat lebih terjaga dalam jangka panjang.

Di tengah tekanan global, reformasi struktural dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Tanpa perubahan, setiap kenaikan biaya berpotensi kembali membebani fiskal pemerintah.