Survei Adidaya Institute: Tiga Program Unggulan Prabowo-Gibran Akan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

Hasil survei ahli yang dilakukan Adidaya Institute menyimpulkan sebanyak 43 persen ahli menilai tiga program unggulan Prabowo-Gibran (Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 Juta Rumah) dapat dijadikan mesin (engine) pertumbuhan ekonomi baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Survei itu pun menyebut ketiga program tersebut dinilai mampu menciptakan produksi, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perputaran uang di daerah. Survei ini melibatkan responden ahli-ahli dari beragam latar belakang sebanyak 72 orang ahli, yang tersebar di 12 kota, yaitu Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Makasar, Manado dan Ternate. 

“Hasil riset ahli Adidaya Institute menunjukkan klaster Kampung Nelayan, KDKMP, dan program 3 juta rumah merupakan mesin utama dengan bobot penilaian 43 persen,” ungkap Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu (25/2) sore. 

Bram menjelaskan survei ini sebenarnya bertujuan memetakan prioritas pada 8 program unggulan Prabowo-Gibran dan mengklasifikasi (mengklaster) jenis program-program tersebut ke dalam tiga model: Jangkar (Anchor), Mesin (Engine) dan Stabilitator (Stabilizer). Dengan klasifikasi tersebut, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu mengambil prioritas jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

“Tujuannya memang menentukan prioritas utama bagi Presiden Prabowo dalam melaksanakan 8 program unggulan (Big Bang dan Big Push). Supaya masyarakat juga paham mana yang masuk dalam kelompok “jangkar” untuk memperkuat legitimasi, mana  yang masuk kelompok “engine” untuk mendorong pertumbuhan, dan mana yang masuk kelompok “stabilitator” untuk membangun keseimbangan di dalam masyarakat ,” sambung dia. 

Dalam survei tersebut, sebanyak 23,30 persen ahli berpendapat program dukungan Palestina Merdeka sebagai program jangkar (Anchor). Sementara 43 persen Ahli menilai program Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 Juta Rumah sebagai mesin (engine) pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya program-program lain seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kerangka program stabilisator sosial alias stabilizer. 

“Mengapa Palestina Merdeka menjadi program Jangkar karena itu legacy dan komitmen politik Presiden Prabowo, bahkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno sampai Jokowi. Situasinya mirip dengan Gerakan Non Blok (1961). Jadi ini masuk akal mengapa isu masuknya Indonesia ke dalam BOP (Board of Peace) ramai mencuat di public dalam negeri. Yah, karena ini program jangkar yang mengikat persatuan moral dukungan masyarakat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Dan yang saya lihat, niat dan tujuan utama pemerintah Indonesia dibawah pak Prabowo adalah memastikan kemerdekaan Palestina bisa terwujud dan keterlibatan Indonesia bisa terukur," jelasnya.

Karena itu selanjutnya bisa saja Pemerintah Indonesia memposisikan diri secara aktif sebagai mediator negara-negara selatan (global south) dan negara-negara barat, sekaligus sebagai jembatan diplomasi Islam moderat. Artinya ada ruang diplomasi baru yang bisa digunakan untuk advokasi Palestina dari dalam forum BOP serta memperbaiki keterbatasan pengaruh global.

Selanjutnya menurut Bram, jika program-program yang masuk ketegori mesin pertumbuhan bisa berjalan optimal maka aktivitas produksi akan meningkat dan berdampak ganda (multiplier effect) pada perekonomian.

Permintaan masyarakat bakal bertumbuh dan perekonomian pun tidak akan berjalan lambat. Misalnya pada program 3 juta rumah, ungkap Bram, program itu akan menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, logistik dan UMKM.

Sementara pada program Kampung Nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), lanjutnya, sisi produksi dari desa akan bertumbuh sehingga menyebabkan aktivitas distribusi pun mengalami peningkatan.

“Ketika permintaan dari sektor perumahan meningkat dan suplai dari desa diperkuat secara bersamaan, maka terciptalah efek berantai yang kuat. Inilah esensi Big Push: dorongan besar dan serentak pada sektor-sektor kunci agar ekonomi tidak berjalan lambat tetapi mengalami lonjakan signifikan. Namun terkait program 3 juta rumah, para ahli mempertanyakan capaian pelaksanaan yang belum terlihat signifikan. Alih-alih menunjukan progressnya, malah isu dinamika kelembagaan yang lebih mengemuka," ujarnya. 

Sementara itu lanjut Bram, meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kelompok stabilisator, program ini bisa juga dimasukkan dalam klaster mesin pertumbuhan ekonomi. Sebagai program stabilisator, MBG memang telah menjadi program redistribusi ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Dan sebagai mesin 

ekonomi, MBG secara langsung telah menciptakan permintaan pangan yang stabil dan meningkatkan kualitas gizi SDM Indonesia dalam jangka panjang. Hanya saja kritik-kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG ini sebaiknya diterima secara terbuka oleh lembaga pengampu MBG yaitu BGN (Badan Gizi Nasional), sehingga bisa meminimalisir potensial lost (kemubaziran), perbaikan kualitas dan kuantitas menu makanaan, dan kontrol kualitas yang ketat.

“Jika disambungkan dengan produksi desa dan koperasi, MBG semestinya dapat menjadi penguat ekosistem ekonomi rakyat. Karena itu pemerintah perlu memusatkan energi pada program mesin ekonomi ini sambil memastikan MBG bisa terintegrasi dengan sistem produksi nasional agar benar-benar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucap dia.

Big Push Harus Diimbangi Stabilisator Sosial

Meskipun agenda pertumbuhan besar sedang didorong melalui berbagai program ekonomi yang massif dan serentak (Big Bang dan Big Push). Namun hal tersebut tetap harus diimbangi dengan program stabilisator sosial yang kuat. 

Dalam Survei Adidaya, fungsi stabilisator sosial terdapat pada 3 program unggulan lainnya, yakni Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Lumbung Pangan.

Para Ahli menilai program-program stabilisator ini berfungsi untuk menyangga daya tahan ekonomi masyarakat agar tetap kuat selama masa upaya pertumbuhan ekonomi besar. Terutama untuk menjaga stabilitas sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat.

“Program seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis dan Lumbung Pangan bukan sekedar bantuan, tetapi penyangga utama agar masyarakat tetap kuat saat ekonomi dipacu. Tanpa stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat bisa memicu tekanan harga, ketimpangan dan keresahan di masyarakat bawah,” kata dia. 

Karena itu, ungkap Bram, program stabilitator sosial ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Sebab, program ini tentu membutuhkan pembiayaan jangka panjang dan ukuran keberhasilan yang sangat jelas. Misalnya literasi yang meningkat, kesehatan masyarakat yang membaik dan harga pangan yang terkendali. Dengan demikian, program stabilitator sosial menjadi penguat produktivitas dan bukan sekedar menjadi pengeluaran negara. 

“Program stabilitator sosial ini harus dinilai dari dampaknya, dan bukan dari besarannya. Jika Big Push adalah mesin akselerasi, maka program stabiliator sosial adalah sistem pengerem dan penyeimbangnya. Tanpa penyeimbang, mesin pertumbuhan ekonomi bisa kehilangan kendali. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial harus berjalan bersamaan,” tutur doktor ekonomi tersebut. 

Prioritas Pemerintah Pada Program Berstatus Mesin Pertumbuhan

Adidaya Institute pun mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengambil prioritas pada tiga program unggulan yang masuk dalam kategori mesin pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, merujuk pada hasil riset, program Kampung Nelayan, KDKMP dan 3 Juta Rumah mempunyai efek pengungkit paling tinggi terhadap aktivitas produksi dan lapangan pekerjaan. 

“Sebanyak 43 persen bobot kebijakan publik berada pada klaster engine (mesin) pertumbuhan ekonomi riil, dan bukan pada program simbolik. Big Push berhasil jika pemerintah berani memilih prioritas. Data riset nasional menunjukkan Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 juta rumah memiliki daya ungkit tertinggi terhadap produksi dan lapangan kerja,” tutur dia. 

Karena itu, Presiden Prabowo juga harus berani melakukan evaluasi kepada sejumlah Kementerian terkait yang tidak mampu dan tidak mau menjadikan program unggulan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Adidaya Institute mengingatkan Presiden 

Prabowo untuk tidak ragu melakukan reshuffle kepada para Menteri yang tidak mampu mengeksekusi dan tidak menghasilkan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. 

“Kami tidak perlu menyebut nama-nama Menteri terkait. Tetapi setidaknya semua Kementerian yang terkait dengan 8 program unggulan (terutama Mesin Ekonomi) wajib dievaluasi Presiden Prabowo. Big Bang dan Big Push hanya berhasil jika kabinet diisi delivery leaders dan bukan sekedar Menteri komunikator,” tegas dia. 

Untuk diketahui, survei para ahli yang dilakukan Adidaya Institute berlangsung pada November-Desember 2025 lalu. Survei melibatkan 72 responden ahli dengan latar belakang berbagai profesi antara lain akademisi (22 orang), legislatif (12 orang), birokrat (14 orang), pelaku usaha (13 orang), tenaga kesehatan (7 orang) dan aktivis (4 orang).

Survei dilakukan dengan menggunakan metode analyctical network process (ANP) dan indepth interview beserta agenda focus group discussion (FGD).