Suntikan Dana ADB Rp42,96 Triliun! Tambah Utang atau Percepat Indonesia Emas 2045?

Komitmen pembiayaan baru senilai 2,55 miliar dolar AS mengalir ke Indonesia sepanjang 2025. Dana tersebut setara Rp42,96 triliun dengan asumsi kurs Rp16.848 per dolar AS.

Suntikan anggaran itu berasal dari Asian Development Bank (ADB) yang kembali memperkuat dukungannya terhadap program pembangunan nasional. Skema pendanaan mencakup pembiayaan yang dijamin pemerintah maupun dukungan bagi sektor swasta.

Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyampaikan bahwa sebesar 2,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp40,43 triliun disalurkan dalam bentuk pinjaman yang dijamin pemerintah. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung agenda reformasi kebijakan dan penguatan sektor produktif.

Pembiayaan juga dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan produktivitas nasional. Fokus lainnya mencakup pengembangan sumber daya manusia, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, ADB menempatkan transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu prioritas dukungan. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia mempercepat bauran energi bersih dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

"Kami mempertahankan keselarasan erat dengan visi pemerintah, sehingga lebih dari sekadar pembiayaan, kami pun memberikan (transfer) pengetahuan, saran kebijakan, dan kemitraan jangka panjang demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045," ucap Bobur dikutip dari ANTARA.

Di luar pinjaman yang dijamin pemerintah, ADB juga mengalokasikan 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2,53 triliun untuk pembiayaan yang tidak dijamin pemerintah. Skema ini difokuskan pada pengembangan sektor swasta guna memperluas kapasitas investasi nasional.

Komitmen pembiayaan tidak berhenti di 2025 karena pipeline pendanaan untuk 2026 telah mencapai 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp45,49 triliun. Nilai indikatif tersebut mencerminkan kesinambungan dukungan terhadap agenda pembangunan jangka menengah.

Rencana pembiayaan 2026 diarahkan pada pendalaman sektor keuangan dan reformasi tata kelola daerah. Selain itu, ketahanan air, transisi energi berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem laut turut menjadi prioritas.