Soal Publisher Rights, Meutya: Kerja Sama Platform dan Media Kini Lebih Fleksibel

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menanggapi isu hilangnya kewajiban kontribusi platform digital Amerika Serikat terhadap media nasional dalam skema perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menurut Meutya, kerja sama antara platform digital Amerika Serikat dan perusahaan pers Indonesia tetap akan berjalan, meski formatnya kini lebih fleksibel dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam Perpres Publisher Rights.

Meutya meyakini selama platform-platform digital AS masih membutuhkan produk-produk karya jurnalistik Indonesia, maka mereka akan melakukan hubungan kesepakatan dengan media-media nasional.

“Karena kalau tidak, mereka tidak mendapatkan informasi dari media-media nasional yang bisa mereka ambil. Apalagi dengan AI, di mana mereka memerlukan pengambilan data untuk mengolah data,” jelas Meutya pada Buka Bersama Menkomdigi dengan Media di Rumah Dinas Menkomdigi, Jumat (27/2/2026).

Tak Lagi Dikunci Skema Wajib

Dalam skema sebelumnya, bentuk kerja sama cenderung dikunci pada pola tertentu, termasuk mekanisme revenue sharing. Namun dalam kerangka ART, pendekatan tersebut dibuat lebih terbuka.

“Yang berbeda dengan perpres adalah pengaturannya jadi lebih fleksibel. Tidak perlu harus revenue sharing. Kalau ada kesepakatan kerja sama lain, itu terbuka,” jelas Meutya.

Ia mengakui, dalam praktiknya, kewajiban menggandeng seluruh media nasional juga tidak mudah diterapkan.

“Di perpres itu kan dikunci bahwa kesepakatannya harus model tertentu dan platform wajib menggandeng semua media. Setelah kita lihat, itu memang agak sulit dilakukan,” katanya.

Karena itu, skema dalam ART lebih diarahkan pada hubungan business-to-business (B2B) antara perusahaan platform dan perusahaan jurnalistik di Indonesia, dengan mengedepankan praktik terbaik (best practices).