Mahasiswa Gelar Aksi, Pemerintah Buka Ruang Kritik! Meutya Waspadai Hoaks dan Provokasi Digital

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi. Namun, di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026), ia mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi informasi, serta berbagai bentuk provokasi yang beredar di ruang digital.

Meutya mengatakan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi dan harus tetap dijaga melalui mekanisme yang tertib dan bertanggung jawab.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Meutya, penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang ingin disampaikan masyarakat lebih mudah dipahami oleh publik maupun para pemangku kepentingan.

Karena itu, Meutya mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau membahayakan masyarakat.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Selain menyoroti situasi di lapangan, Meutya memberikan perhatian khusus terhadap peredaran informasi di media sosial selama berlangsungnya aksi demonstrasi.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan konten yang mengarah pada kekerasan, serta menghindari berbagai bentuk provokasi di ruang digital.

Meutya juga mengingatkan masyarakat mengenai fenomena algorithmic illusion atau ilusi algoritma yang dapat memengaruhi persepsi pengguna media sosial terhadap suatu peristiwa.

Menurutnya, konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi berdasarkan pola interaksi, minat, dan emosi pengguna.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian,” katanya.

Oleh karena itu, masyarakat diminta memeriksa informasi dari berbagai sumber, memahami konteks suatu peristiwa, dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang berpotensi memecah belah.

Baca Juga: Alasan Polisi Minta Mahasiswa Hindari Bundaran HI, Siapkan Tiga Lokasi Alternatif untuk Demo

Baca Juga: Polisi dan TNI Kerahkan 4.151 Personel Amankan Demonstrasi

Baca Juga: Ribuan Personel Gabungan Kawal Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta Tanpa Senjata Api

Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi yang disebarkan tanpa konteks.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait harga bahan bakar minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, isu militerisme di ranah sipil, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).