Konflik Timur Tengah, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Jamaah Umrah di Negara Transit

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional.

Abdul Wachid menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.

"Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," ujar Abdul Wachid yang dikutip laman resmi DPR di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dengan otoritas negara. Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah mereka.

Baca Juga: Penerbangan Terganggu, Menhub Minta Maskapai Waspadai Dampak Konflik AS-Iran

"Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," tegasnya.

Terkait jemaah yang saat ini masih tertahan, Abdul Wachid memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat.

"Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit," tambahnya.

Mengingat saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana arus keberangkatan jemaah biasanya melonjak tajam, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengeluarkan himbauan tegas bagi calon jemaah umrah di tanah air.

Baca Juga: Soal Usulan DPR Terkait Pencairan THR H-14 Lebaran, Begini Kata Menaker

"Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," kata Wachid.

Lebih lanjut, Ia memastikan bahwa legislatif akan tetap dalam posisi siaga untuk mengawasi setiap perkembangan yang ada.