Ekonomi Bukan Sekadar Statistik, tetapi Soal Trust

Pasar modal mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan indeks saham yang cukup dalam memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar. Kondisi ini juga diikuti pelemahan sejumlah saham berkapitalisasi besar, termasuk sektor perbankan, yang sebagian dipicu oleh keluarnya dana investor asing.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan mendasar yang tengah dihadapi bukan semata-mata angka-angka ekonomi, melainkan kepercayaan (trust) investor. Ketika kepercayaan melemah, investor cenderung menunda investasi atau bahkan menarik dananya dari pasar.

Bank Indonesia telah mengambil berbagai langkah stabilisasi melalui instrumen moneter. Namun, pasar belum sepenuhnya merespons secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, trust menjadi faktor yang lebih mendasar daripada sekadar indikator ekonomi.

Berbagai indikator makroekonomi Indonesia sesungguhnya masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Namun, ketika kepercayaan menurun, investor memilih mengurangi eksposurnya. Sebaliknya, terdapat negara-negara yang memiliki rasio utang atau defisit fiskal tinggi, tetapi mata uangnya tetap kuat karena pasar percaya pada kredibilitas pemerintah dan institusinya.

Karena itu, kepercayaan harus dibangun kembali. Pemerintah perlu menunjukkan adanya sense of crisis dalam merespons dinamika yang terjadi di pasar keuangan.

Pasar menunggu apakah kebijakan ekonomi dijalankan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah. Pasar juga berharap pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati serta didukung institusi yang kuat dan kredibel. Prinsip getting institutions right menjadi penting agar kebijakan ekonomi memperoleh legitimasi dan kepercayaan.

Selain itu, kepastian hukum menjadi faktor yang tidak kalah krusial. Investor membutuhkan jaminan bahwa hak kepemilikan dan kegiatan investasi terlindungi dengan baik. Jika berbagai pertanyaan tersebut dapat dijawab secara meyakinkan, maka kepercayaan akan kembali pulih dan investasi berpotensi meningkat.

Pelajaran berharga dapat dipetik dari pengalaman Indonesia pada masa krisis ekonomi terdahulu. Reformasi kelembagaan, penguatan demokrasi, independensi bank sentral, serta pembentukan regulasi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam konteks saat ini, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan perhatian terhadap pentingnya pemulihan kepercayaan pasar. Selama bertahun-tahun, SBY memilih tidak mengomentari kebijakan pemerintah sebagai bagian dari etika mantan kepala negara. Namun, kali ini ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga trust.

SBY menekankan bahwa ekonomi tidak hanya berbicara mengenai angka fiskal dan moneter, melainkan juga menyangkut kepercayaan. Jika pasar melihat adanya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan akan pulih secara bertahap.

Sebaliknya, apabila kepercayaan terus menurun, arus modal berpotensi keluar dari pasar keuangan domestik. Permintaan terhadap valuta asing dapat meningkat dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun semakin besar.

Pasar juga akan mencermati secara detail arah kebijakan fiskal pemerintah. APBN pada dasarnya merupakan dokumen kepercayaan. Cara pemerintah mengelola penerimaan, belanja, dan defisit akan membentuk persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi.

Pasar akan merespons positif apabila APBN dikelola secara terukur, disiplin, dan akuntabel. Sebaliknya, ketidakpastian dalam pengelolaan fiskal dapat memperbesar premi risiko dan menurunkan minat investor.

Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan menjadi kunci. Berbagai tekanan eksternal memang dapat memicu gejolak pasar. Namun, kemampuan pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan dan memperkuat institusi akan menentukan seberapa besar ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan tersebut.