ESDM Petakan 30 Lebih Lokasi De-dieselisasi 2026, Ada Enggano Hingga Nias

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memetakan lebih dari 30 lokasi prioritas, dalam rencana program de-dieselisasi di tahun ini.

Lokasi tersebut khususnya berada wilayah 3T yang selama ini belum terhubung dengan jaringan listrik utama (off-grid) PLN.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, lewat program ini, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang masih beroperasi bakal digantikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). 

“Ini sudah lebih dari 30 lokasi yang kita prioritaskan... Ini ada daerah 3T."

"Ya seperti di daerah pulau-pulau terluar."

"Itu kan mulai dari Semeulu, kemudian Nias, ini ada Mentawai, ya ada Enggano, kemudian pulau-pulau terluar lain,” ujar Yuliot di KESDM, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Yuliot, wilayah-wilayah tersebut selama ini memang bergantung pada pembangkit diesel, karena keterbatasan akses jaringan transmisi listrik.

Program ini diharapkan menjadi solusi untuk menghadirkan listrik di daerah terpencil.

Upaya ini juga menjadi bagian dari agenda percepatan pengembangan energi surya nasional yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto mencapai 100 gigawatt (GW).

“Jadi mana yang didieselisasi, jadi kan daerah-daerah yang masih dialiri listrik dengan menggunakan diesel itu akan kita konversi jadi PLTS,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, menjadi keputusan mutlak pemerintah.

“Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt."

"Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya,” tegas Presiden Prabowo dalam acara HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Sejalan dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang menyiapkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Baca Juga: PYC Soroti Risiko Defisit Pasokan Biodiesel Jika Mandatori B40 Ditingkatkan

Penyesuaian ini diperlukan karena target kapasitas PLTS saat ini yang tercatat sebesar 17,1 GW, dinilai masih terlalu rendah dibandingkan ambisi baru pemerintah.

“Saya juga akan berencana untuk mengubah RUPTL... (Untuk) lokasinya (dedieselisasi) tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit yang selama ini memakai solar,” sebut Bahlil usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, terkait kerja Satgas EBTKE di Istana Negara, Kamis (12/3/2026). (*)