Soroti Ketimpangan Gaji di Kemenkeu, Purbaya Guyon Mau Potong Gaji Pegawai Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya disparitas gaji yang signifikan di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Jumat (27/3/2026).

Purbaya mempertanyakan urgensi koreksi terhadap perbedaan penghasilan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit kerja lainnya. Selain itu, ia membuka wacana pemotongan gaji pegawai pajak sebagai salah satu opsi penyetaraan.

“Gajinya lebih tinggi ya pajaknya? Kita potong atau kita naikin yang lain?” ujar Purbaya seraya bercanda. Ia menilai perbedaan tingkat kesejahteraan ini dapat memicu kesenjangan persepsi yang tidak sehat di internal kementerian.

Penghapusan sekat atau silo antarunit kerja menjadi prioritas utama guna memperkuat efektivitas organisasi secara menyeluruh. Di samping itu, Purbaya menegaskan bahwa perbedaan perlakuan antarunit harus dihilangkan secara bertahap maupun cepat.

Opsi untuk menaikkan gaji unit lain diakui akan memberikan implikasi besar terhadap beban anggaran negara. Namun, Direktur Jenderal Anggaran Luky Afirman disebut kemungkinan besar tidak akan menyetujui skenario kenaikan anggaran tersebut.

“Kalau Pak Luky gak setuju pasti, itu masalah anggaran,” tutur Purbaya dalam sambutannya di depan para pejabat. Kesenjangan remunerasi ini dinilai berpotensi menghambat integrasi kebijakan serta kinerja kementerian secara kolektif.

Sekretaris Jenderal yang baru dilantik, Robert Leonard Marbun, diminta untuk berperan aktif sebagai integrator kebijakan pimpinan. Terlebih lagi, setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi harus segera ditindaklanjuti menjadi aksi nyata.

Purbaya menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi setiap arahan agar tidak berhenti pada level wacana saja. Di samping itu, koordinasi antarunit diharapkan berjalan lebih cair tanpa adanya batasan birokrasi yang kaku.

Baca Juga: RI Diisukan Krisis, Purbaya Ungkap Kebenaran

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola SDM yang lebih adil dan transparan bagi seluruh pegawai kementerian. Langkah ini diambil guna memastikan soliditas internal tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.

Evaluasi terhadap skema penggajian kini menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan otoritas fiskal. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja seluruh aparatur negara tanpa terkecuali.