Waspada! Ekonomi RI Terancam Melambat di Tengah Krisis Energi

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran telah mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap ekonomi global Indonesia.

Sejumlah negara seperti Filipina dan Bangladesh mulai merasakan tekanan berupa krisis energi. Pemerintah Indonesia pun bersiap menghadapi potensi dampak lanjutan dengan merancang berbagai langkah mitigasi.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah skema seperti kebijakan work from home (WFH) serta Kebijakan efisiensi Anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. 

Purbaya menyebut, penerapan kebijakan WFH sebagai efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan menekan penggunaan BBM hingga 20 persen.

Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan skema efisiensi anggaran guna menjaga ketahanan fiskal. Salah satunya melalui penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan menjadi lima hari penyaluran dalam sepekan dari sebelumnya enam hari dengan potensi penghematan mencapai Rp40 triliun per tahun. 

“Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp40 triliun, meskipun angkanya masih kasar dan bisa berubah,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Di luar itu, pemerintah juga tengah mengkaji efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang ditargetkan mencapai Rp80 triliun. Kebijakan ini akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintah.

Purbaya menegaskan, meskipun harga energi global meningkat, Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi. Ia menilai indikator utama darurat energi adalah ketersediaan pasokan, bukan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” kata Purbaya. 

Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan APBN masih cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak. Terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM), ia memastikan belum ada rencana perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas anggaran sambil menunggu perkembangan situasi global.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” ucapnya.

Baca Juga: Perang AS-Iran Guncang Ekonomi Global, OECD Proyeksi Pertumbuhan Dunia Turun ke 2,9%

Baca Juga: OJK Perkuat Sistem Dana Pensiun Nasional Selaras Standar OECD

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini berada di kisaran US$74 per barel, sedikit di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Selisih tersebut dinilai masih dalam batas aman.

“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini baru kita hitung lagi berapa,” pungkasnya.