Pemerintah Target Hemat BBM Rp65 Triliun lewat WFH dan Pembatasan Mobilitas

Pemerintah menargetkan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar Rp65 triliun melalui penerapan kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan mobilitas yang mulai berlaku 1 April 2026, sebagai respons terhadap tekanan global dan upaya efisiensi energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang diarahkan untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” ujar Airlangga, dalam konferensi pers terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini yang akan diselenggarakan secara daring, Selasa (31/3/2026).

Secara rinci, penghematan tersebut berasal dari dua komponen utama, yakni efisiensi belanja negara melalui pengurangan kompensasi energi sebesar Rp6,2 triliun, serta penurunan konsumsi BBM masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan ini didorong oleh penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, serta imbauan kepada sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa sesuai karakteristik usaha. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50% dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Tidak hanya itu, efisiensi mobilitas juga dilakukan melalui pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%, yang selama ini menjadi salah satu kontributor konsumsi energi di sektor pemerintahan.

Airlangga menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika global, termasuk gangguan rantai pasok dan tekanan harga energi, sekaligus mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih modern dan efisien.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” katanya.

Pemerintah memastikan bahwa kondisi pasokan energi nasional tetap dalam keadaan aman. Stok BBM disebut stabil dan kebijakan ini difokuskan pada pengendalian konsumsi serta efisiensi penggunaan energi.

Baca Juga: Pemerintah Umumkan WFH Tiap Jumat, Ini Aturannya

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Terapkan WFH Nasional Mulai 1 April

Baca Juga: WFH ASN Diterapkan, Program Makan Gratis Dipastikan Tetap Jalan

Selain kebijakan WFH dan pembatasan mobilitas, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup hemat energi dalam aktivitas sehari-hari serta mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk melihat efektivitasnya terhadap penghematan energi dan stabilitas ekonomi nasional.