Kondisi Ekonomi Makin Tak Pasti, Jusuf Kalla Serahkan Rekomendasi Ekonomi ke Prabowo

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan telah menyerahkan dokumen berisi rekomendasi kebijakan ekonomi dan pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyusul kondisi yang dinilai sedang menghadapi situasi sulit.

Ia menegaskan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan masukan kalangan akademisi dan profesional, bukan kepentingan politik.

“Pada bulan Ramadan yang lalu itu teman-teman itu datang untuk menyampaikan aspirasi dan saran dan mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya apapun,” ujar JK, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, dokumen yang disusun mencapai sekitar lima hingga enam halaman dan mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain ekonomi, diplomasi, pemerintahan daerah, hingga sistem pemerintahan secara umum.

“Sudah berapa halaman ini? Berapa lima halaman kali ya? enam halaman mengenai ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden sebagai warga negara dalam demokrasi,” katanya.

JK menyatakan dokumen tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Presiden dan juga Menko Perekonomian. Ia memastikan rekomendasi tersebut telah diterima oleh kedua pihak.

“Ini sudah saya sampaikan lewat kantor Bapak Presiden. Ini buktinya. Anda boleh lihat. Jadi sudah diterima oleh kantor beliau bahwa itu sudah dibaca, mudah-mudahan sudah dibaca,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dokumen serupa disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena berkaitan langsung dengan isu ekonomi nasional.

“Ini hanya diberikan kepada dua orang dan kedua itu saya berikan kepada Menko Perekonomian karena ini juga menyangkut masalah ekonomi dan diterima dari kantor Pak Menko. Beliau sudah sampaikan ke saya, sudah membacanya,” kata JK.

Lebih lanjut, JK menekankan bahwa seluruh masukan tersebut merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi, terutama dalam merespons kondisi yang dinilai menantang.

“Jadi ini suatu niat baik untuk memberikan saran dan pendapat sebagai warga negara. Karena apabila negara ini sulit, semua kena. Karena itu supaya tidak kena maka diberikan saran bagaimana pendapat para ekonom, para praktisi, para profesional,” ujarnya.

Baca Juga: Jusuf Kalla Seret Rismon ke Bareskrim, Usai Dituduh Danai Roy Suryo Rp5 M di Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Baca Juga: Jusuf Kalla Soroti Efektivitas WFH untuk Hemat Energi, Nilai Tak Berdampak pada BBM

Baca Juga: Jusuf Kalla Soroti Ketidakjelasan Payung Hukum Pasukan Perdamaian RI ke Gaza di Bawah BoP

Ia juga menegaskan bahwa pertemuan yang menghasilkan rekomendasi tersebut bersifat terbuka dan tidak memiliki agenda politik tertentu.

“Ini kan terbuka kan pembicaraan itu karena sebagian hadir kan ya di situ terbuka sama sekali silakan. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden,” kata JK.