Beban Subsidi Naik, tapi Fiskal RI Dinilai Masih Cukup untuk Kejar 8 Persen

Menjaga harga BBM di tengah naiknya harga minyak global bukan cuma soal meredam inflasi hari ini. Dalam kerangka yang lebih besar, kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya mempertahankan stabilitas ekonomi agar target pertumbuhan jangka menengah 8 persen tetap realistis dikejar.

Manulife Aset Manajemen Indonesia menilai ruang fiskal Indonesia masih terjaga meski ada beban tambahan dari subsidi energi. Penilaian itu penting karena target pertumbuhan tinggi tidak bisa dicapai bila daya beli jatuh terlalu dalam atau APBN kehilangan ruang gerak.

Senior Portfolio Manager-Equity MAMI Rizki Ardhi mengatakan kebijakan mempertahankan harga BBM membantu menjaga konsumsi masyarakat. Di saat yang sama, langkah itu memberi bantalan terhadap inflasi, dua hal yang sama-sama dibutuhkan jika Indonesia ingin menjaga lintasan pertumbuhan menengah ke atas.

"Namun, di sisi lain, konsekuensinya adalah meningkatnya beban subsidi energi," ujar Rizki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Konsekuensi itu memang nyata. Dengan asumsi harga minyak rata-rata tahun ini berada di sekitar 85 dolar AS per barel, beban subsidi energi diperkirakan bertambah sekitar Rp103 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB.

Meski terdengar besar, angka itu masih dinilai dapat ditutup lewat efisiensi dan realokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp259 triliun. Ini yang membuat ruang fiskal Indonesia tetap dianggap cukup aman untuk menopang agenda pembangunan jangka menengah.

Dalam konteks target pertumbuhan 8 persen, stabilitas fiskal seperti ini menjadi penting. Pemerintah tidak hanya perlu mendorong investasi dan ekspansi ekonomi, tetapi juga memastikan kebijakan energi tidak menekan konsumsi dan aktivitas usaha.

Rizki juga menilai lonjakan harga minyak secara historis cenderung berdampak sementara ke pasar keuangan. Artinya, selama gejolaknya tidak berubah menjadi krisis makro yang lebih besar, pertumbuhan domestik masih punya peluang bertahan.

"Dampak konflik di Timur Tengah terhadap outlook pasar Indonesia ke depan sangat bergantung pada seberapa cepat normalisasi harga dan pasokan minyak dapat terjadi," katanya.

Pernyataan itu relevan karena pertumbuhan 8 persen jangka menengah sangat bergantung pada kestabilan harga energi. Bila pasokan terganggu lebih lama, tekanan ke inflasi, transportasi, dan biaya produksi bisa mengganggu mesin pertumbuhan.

Risiko juga meningkat bila konflik memicu gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Bila itu terjadi, harga minyak bisa melonjak lebih tinggi dan ruang kebijakan negara berkembang seperti Indonesia menjadi lebih sempit.

Baca Juga: Purbaya Temui Blackrock cs di AS, Beberkan Kondisi Fiskal RI

Namun, proyeksi OECD yang masih melihat pertumbuhan ekonomi global stabil memberi sedikit penyangga. Selama ekonomi dunia tidak masuk resesi dan inflasi inti tetap terkendali, target Indonesia untuk naik kelas pertumbuhan masih punya pijakan.

Di titik ini, kebijakan menahan harga BBM bisa dibaca sebagai bagian dari strategi menjaga lintasan menuju pertumbuhan 8 persen. Bukan karena kebijakan itu sendirian cukup, melainkan karena target sebesar itu butuh fondasi daya beli, inflasi terkendali, dan fiskal yang tetap lentur.

Karena itu, menjaga subsidi energi tetap terkendali sambil mempertahankan stabilitas harga menjadi semacam kompromi kebijakan. Kompromi ini penting agar target pertumbuhan jangka menengah tidak hanya terdengar ambisius, tetapi juga punya ruang untuk diwujudkan.