Resiliensi Ekonomi Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah, Fragmentasi Kebijakan AS, dan Tekanan Industri China

Berbagai kondisi ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi bahasan dalam diskusi “Resiliensi Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” yang digelar Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Senin, 6 April 2026.

Dr. Ariyo DP Irhamna dan Dr. Halim Alamsyah yang menjadi narasumber diskusi tersebut menjelaskan berbagai faktor yang membuat ekonomi Indonesia menghadapi tantangan. 

Dalam paparannya, Ariyo Irhamna menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat guncangan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Pertama, eskalasi konflik di Timur Tengah yang diperkirakan mendorong kenaikan harga minyak sekitar 10 dolar AS per barel. Kenaikan tersebut dinilai dapat menekan defisit transaksi berjalan Indonesia hingga sekitar 3-4 miliar dolar AS dan langsung tercermin pada neraca pembayaran.

Kedua, adanya fragmentasi kebijakan tarif Amerika Serikat yang menimbulkan ketidakpastian perdagangan global. Ia menyinggung perubahan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen serta penerapan Section 122 yang menetapkan tarif 10 persen sembari menunggu proses investigasi. Menurutnya, bukan hanya besaran tarif yang menjadi persoalan, tetapi juga ketidakpastian kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Ketiga, tekanan dari produk industri China seperti baja, elektronik, dan tekstil yang membanjiri pasar domestik Indonesia. Ariyo menilai berbagai kebijakan non-tarif yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya efektif menahan arus masuk produk tersebut.

Keempat adalah fenomena decoupling technology antara China dan Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup rentan karena sekitar 34 persen impor mesin Indonesia berasal dari China, sementara sekitar 25 persen total impor Indonesia juga berasal dari negara tersebut. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar 12 hingga 13 miliar dolar AS.

Ariyo juga menyoroti persoalan struktural sektor energi Indonesia, khususnya kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak. Saat ini produksi minyak nasional hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, terdapat selisih sekitar satu juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa analisis dampak energi terhadap ekonomi nasional tidak bisa hanya berfokus pada minyak. Indonesia, kata dia, masih berstatus sebagai eksportir bersih untuk beberapa komoditas energi seperti batu bara, gas alam cair (LNG), serta minyak kelapa sawit (CPO).

“Pertanyaan penting bukan sekadar berapa kenaikan biaya impor BBM, tetapi bagaimana net terms of trade Indonesia bergeser ketika harga seluruh komoditas energi meningkat secara bersamaan,” ujarnya.

Ariyo menjelaskan bahwa pada 2025 nilai ekspor energi Indonesia, yang meliputi batu bara, LNG, dan CPO, mencapai sekitar 54,5 miliar dolar AS. Sementara itu, impor bahan bakar minyak tercatat sekitar 28,5 miliar dolar AS. Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia masih memiliki surplus neraca energi sekitar 26 miliar dolar AS.

Di sisi lain, Halim Alamsyah menilai konflik geopolitik di Timur Tengah dapat memengaruhi ekonomi Indonesia melalui beberapa jalur utama, yakni perdagangan, keuangan, anggaran negara, dan ekspektasi pasar.

Dari sisi perdagangan, Halim menilai dampaknya relatif terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi setiap tahun berkisar antara 3 hingga 5 miliar dolar AS, sementara perdagangan dengan Uni Emirat Arab dan negara kawasan sekitarnya juga tidak terlalu besar.

Namun, dampak yang lebih signifikan menurutnya justru muncul dari jalur keuangan global. Ketidakpastian geopolitik membuat investor global cenderung mengalihkan portofolio ke aset yang dianggap lebih aman, seperti emas.

Ia mencatat bahwa harga emas sempat mencapai sekitar 5.000 dolar AS per ons sebelum kemudian turun menjadi sekitar 4.600 dolar AS. Penurunan tersebut dipicu oleh ekspektasi pasar bahwa jika inflasi global meningkat, bank sentral Amerika Serikat kemungkinan akan menaikkan suku bunga sehingga investor kembali mempertimbangkan kepemilikan aset dalam mata uang dolar AS.

Halim juga menyoroti fenomena arus keluar modal (capital outflow) dari Indonesia yang dinilainya cukup signifikan. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai salah satu yang terburuk dalam dua dekade terakhir karena sebagian investor, baik domestik maupun asing, memindahkan dananya ke luar negeri.

“Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada dasarnya hanya menambah risiko terhadap kondisi keuangan yang sebelumnya sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu: MBG Dorong Ekonomi Lewat Belanja Negara, Bukan Hanya Bantuan

Selain itu, Halim menekankan pentingnya memperhatikan jalur ekspektasi pasar. Menurutnya, dibandingkan jalur perdagangan atau kebijakan fiskal yang dampaknya membutuhkan waktu, perubahan ekspektasi investor dapat memicu reaksi yang sangat cepat, termasuk percepatan arus keluar modal.

Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama sekitar 15 tahun terakhir berada di kisaran lima persen per tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan sejumlah pertanyaan karena jarang terdapat negara dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stagnan dalam jangka waktu panjang.