Defisit APBN 2026 Berpotensi Melebar, Purbaya Sebut Sudah Disetujui DPR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil simulasi internal pemerintah menunjukkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi meningkat dari target awal 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,9 persen.

Purbaya menegaskan kenaikan defisit sekitar 10 persen dari target awal tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal defisit yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 3 persen terhadap PDB.

“Kalau 10 persen di atas (defisit) tidak apa-apa. Saya juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan Badan Anggaran DPR, dan mereka menyatakan bisa berjalan,” ujar Purbaya dalam acara Bincang Bareng Media di kantin Kementerian Keuangan, Selasa (4/7/2026).

Ia menyebutkan batas kenaikan defisit tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui komunikasi yang intensif.

“Komunikasi dengan DPR terus berjalan dan mendapat dukungan, selama kenaikannya masih dalam batas tersebut,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, perubahan defisit ini akan dibahas lebih lanjut dalam Laporan Semester APBN yang dijadwalkan pada Juli 2026.

“Nanti akan kami bahas dalam Laporan Semester pada Juli,” katanya.

Ia juga menyoroti realisasi defisit APBN 2025 yang mengalami penyesuaian. Awalnya diperkirakan mencapai 2,92 persen terhadap PDB, namun realisasinya lebih rendah, yakni sebesar 2,81 persen.

“Tahun lalu juga sempat naik dari kisaran 2 persen ke 2,9 persen dan disetujui, meskipun realisasinya di 2,8 persen. Kami selalu berkomunikasi dengan DPR,” jelasnya.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp12,71 Triliun untuk Kendalikan Defisit APBN

Baca Juga: APBN Disebut Lemah, Purbaya Bingung Isu Justru Muncul dari Kemenkeu

Baca Juga: Gaji Menteri Diperkirakan Dipotong 25% untuk Jaga Defisit APBN

Simulasi tersebut turut mempertimbangkan berbagai skenario ekonomi global, termasuk asumsi harga minyak dunia yang berpotensi mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

Purbaya menegaskan pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan DPR terkait potensi perubahan defisit, baik melalui penyampaian dokumen maupun diskusi lanjutan.