Stabilkan Ekonomi, DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Sebut Kebijakan Harga BBM Pemerintah Sudah Tepat

Politikus Lukmanul Hakim memuji kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Ia menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM di dalam negeri, bahkan dengan komitmen menjaga stabilitas hingga akhir tahun, memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas serta kegiatan usaha.

“Keputusan pemerintah yang mengedepankan menjaga harga jual BBM dalam negeri meski situasi sedang tidak mudah patut diapresiasi. Ini kebijakan yang sangat tepat karena mengutamakan kepentingan rakyat di tengah berbagai tantangan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” kata Lukmanul Hakim, legislator DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah menenangkan bagi masyarakat di tengah situasi global yang memanas, terutama akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang berdampak pada keamanan jalur pasokan minyak dunia, termasuk di kawasan Selat Hormuz.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan subsidi BBM telah disusun melalui perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang dapat mencapai 100 dolar Amerika Serikat per barel hingga akhir tahun.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, kondisi tersebut diperkirakan masih memungkinkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di kisaran 2,9 persen.

Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa subsidi BBM akan terus disediakan hingga akhir tahun sehingga harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan.

“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” ujar Purbaya.

Selain itu, perhitungan pemerintah dalam penyusunan anggaran 2026 juga mempertimbangkan adanya bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun yang dapat digunakan apabila terjadi tekanan tambahan, seperti lonjakan harga minyak dunia.

Dalam konteks politik nasional, Lukmanul Hakim yang akrab disapa Bang Lukman mengajak semua pihak untuk menyikapi kebijakan pemerintah secara lebih jernih. Ia menilai kritik dan analisis terhadap kebijakan harga BBM tetap diperlukan, namun harus mempertimbangkan tujuan utama kebijakan tersebut, yakni menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Harga BBM di dalam negeri mempengaruhi hampir seluruh sektor perekonomian. Karena itu, kritik dan masukan tentu boleh disampaikan, tetapi perlu dilihat juga niat dasar kebijakan pemerintah yang ingin menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Ia juga berharap kalangan akademisi dan pengamat ekonomi dapat memberikan perspektif yang konstruktif terkait peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan dunia usaha setelah adanya kepastian harga BBM di dalam negeri.

Baca Juga: Prabowo: Orang Kaya Tak Lagi Dapat Subsidi BBM, Harus Bayar Harga Pasar

Menurut Lukman, kepastian tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh berbagai spekulasi mengenai kondisi keuangan negara. Percayakan kepada pemerintah. Setiap kebijakan tentu memiliki konsekuensi biaya dan semuanya pasti sudah diperhitungkan,” kata Lukman.