Ramai Isu Kaos Kaki Rp 100 Ribu, BGN Tegaskan Bukan Pengadaan Langsung

Perbincangan di media sosial terkait pengadaan perlengkapan dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) kembali mencuat setelah muncul sorotan mengenai nilai anggaran kaos kaki yang dianggap tidak wajar oleh sebagian warganet. Isu tersebut kemudian meluas dan memicu diskusi publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran program pemerintah.

Di tengah ramainya sorotan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang. Penjelasan ini disampaikan untuk memastikan publik memahami mekanisme pelaksanaan program SPPI secara utuh.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan kaos kaki yang dipersoalkan bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) sebagai pelaksana pendidikan SPPI. Ia menyebut hal tersebut merupakan bagian dari skema pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

“Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI,” katanya.

Dadan menjelaskan bahwa penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui seluruh tahapan resmi mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap proses tersebut berjalan dalam koridor aturan keuangan negara.

“Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN, kata Dadan, telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Baca Juga: Bukan Menu Makan, Kaos Kaki Rp100 Ribu Justru jadi Prioritas MBG

“Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi,” kata dia.

Dadan menambahkan bahwa BGN tetap berkomitmen menjaga prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam seluruh program yang dijalankan. Ia juga menegaskan bahwa lembaga tersebut terbuka terhadap pengawasan dari pihak internal maupun eksternal.