RI-Rusia Sepakat Kerja Sama Energi Jangka Panjang

Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati kerja sama jangka panjang di sektor energi.

Kerja sama ini mencakup pasokan minyak mentah (crude oil), LPG, hingga pembangunan infrastruktur energi, guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, hasil tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam lawatan ke Rusia pada 14 April 2026.

“Kerja sama ini bersifat jangka panjang, khususnya di bidang energi."

"Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, termasuk dukungan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan cadangan energi nasional."

"Selain itu kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan, hasil ini secara otomatis berdampak pada kepastian pasokan energi nasional.

Untuk minyak mentah, pemerintah memastikan kebutuhan hingga akhir tahun 2026 dalam kondisi aman.

“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini (April) sampai dengan Bulan Desember, insyaallah sudah aman,” kata Bahlil. 

Bahlil mengungkapkan, kebutuhan minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 300 juta barel per tahun, sementara produksi dalam negeri sebesar 600-610 barel oil per day (BOPD) belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih strategi diversifikasi pasokan dari berbagai negara, termasuk Rusia.

“Kita ambil dari mana saja yang menguntungkan bagi negara."

"Tidak hanya satu negara, tapi hampir semua negara,” jelasnya. 

Terkait kemungkinan isu geopolitik apabila RI mengambil minyak Rusia, Bahlil memastikan sebagai negara menganut paham politik dan ekonomi bebas aktif, Indonesia memiliki keleluasaan mengambil sumber dari negara manapun.

"Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajakan kerja sama, termasuk Rusia, kemudian Afrika Nigeria."

"Dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika ya,'' imbuhnya.

Seiring kepastian pasokan, pemerintah memastikan stabilitas harga energi tetap menjadi prioritas.

Bahlil menegaskan, harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Sedangkan untuk BBM non-subsidi, pemerintah berupaya menjaga harga tetap kompetitif.

“Kita akan mencari harga terbaik."

"Minimal sama dengan harga pasar, kalau bisa di bawah pasar itu jauh lebih baik,” ucapnya. 

LPG dan Investasi Kilang Masih Tahap Lanjutan

Selain minyak mentah, kerja sama juga mencakup LPG dan pembangunan infrastruktur energi.

Namun, untuk LPG, pembahasan masih memerlukan tahap lanjutan.

Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun, dan tengah melakukan diversifikasi pasokan.

“Saat ini masih butuh komunikasi dua sampai tiga tahap lagi, tapi untuk crude sudah hampir final,” cetus Bahlil. 

Baca Juga: DPR: Migrasi ke Kompor Listrik Bisa Tekan Impor LPG Hingga 8 Juta Ton

Sementara, pembahasan investasi pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan (storage) telah memasuki tahap akhir, meski detail nilai investasi dan lokasi proyek belum diumumkan.

Kesepakatan dengan Rusia ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus memastikan ketersediaan energi domestik tetap terjaga. (*)