Pemerintah Siapkan Perpres Baru untuk Percepat Pembangunan PLTS 100 GW

Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar target penyelesaian dalam kurun tiga tahun ke depan dapat tercapai. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan draf Perpres tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt,” kata Yuliot saat ditemui di KESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Yuliot mengungkapkan, proyek PLTS skala besar ini tidak berdiri sendiri, pembangunannya membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam penyediaan infrastruktur transmisi, gardu induk, serta kesiapan sistem interkoneksi jaringan listrik nasional yang dikelola PT PLN (Persero).

Menurutnya, tanpa penguatan sistem jaringan, penyerapan listrik dari PLTS berkapasitas besar tidak akan optimal, sehingga integrasi infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam Perpres tersebut.

''Untuk rancangan peraturan presidennya, ini kita juga di samping izin prakarsa, paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan percepatan untuk listrik 100 gigawatt dari PLTS ini,'' imbuh Yuliot. 

Sebagai tahap awal, pemerintah telah mencanangkan pembangunan PLTS sebesar 17 GW yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS) berkapasitas 33 GW di kawasan 24 ribu hektare. Wilayah tersebut berlokasi di Pulau Jawa dan merupakan hasil identifikasi lahan yang dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN dan PLN.

“Jadi nanti secara infrastruktur kita akan yang terkait dengan transmisi, yang terkait dengan ketersediaan untuk gardu induk, ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan,” kata Yuliot.

Baca Juga: Dipanggil Prabowo, Bahlil Bawa Kabar Terbaru Soal CNG 3 Kg dan PLTS 100 GW

Baca Juga: KEK Industropolis Batang Amankan Investasi PLTS 200 MW dari Hongaria

Yuliot menegaskan, percepatan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendukung agenda transisi energi melalui pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Jadi di daerah 3T itu juga terdiri dari diesel, itu ada gas, dan juga ada energi baru terbarukan. Ini secara keseluruhan dedieselisasi dan juga untuk energi baru terbarukan ini harus kita sinkronkan untuk percepatan. Arahan dari Presiden, 3 tahun untuk PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan,” tutupnya.