Purbaya Klaim S&P Pertahankan Peringkat Utang RI 2 Tahun ke Depan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil, sehingga status investment grade diproyeksikan terjaga dalam dua tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan pihak S&P di sela agenda Spring Meetings IMF-World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu.

"Dia ngomong, 'rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil'. Saya bilang terima kasih, (sambil) kelihatan agak kaget,” kata Purbaya di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/4/2026). 

Purbaya menambahkan, S&P juga mengindikasikan tidak akan mengubah outlook hingga 2028. Meski demikian, lembaga tersebut akan terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia secara berkala. Bahkan, S&P dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada Juni 2026 untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan pemerintah.

“tapi tetap mereka (S&P) akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja. kenapa? sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin. Sesuai dengan concern dari S&P ya,” jelasnya.

Salah satu perhatian utama S&P, lanjut Purbaya, adalah rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara. Ia pun berupaya memperbaiki kinerja perpajakan guna menjawab kekhawatiran tersebut.

“Sampai maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan karena libur panjang itu. Tapi masih tumbuh 30% dibanding tahun lalu, itu untuk mereka sinyal yang amat positif,” tuturnya. 

Menurutnya, perbaikan dalam tax collection menjadi salah satu indikator positif bagi S&P dalam menilai prospek ekonomi Indonesia.

“Jadi dia (S&P) bilang ada beberapa matrix yang dia pakai, salah satu elemen matrix yang agak mengganggu itu tapi masih nggak parah katanya,” ucapnya.

Baca Juga: Bank Dunia Minta Maaf soal Proyeksi Ekonomi RI, Purbaya: Akan Saya Buktikan Salah

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Butuh Bantuan IMF Meski Global Tidak Pasti

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp599,44 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini meningkat 8,6 persen dibandingkan outlook tahun anggaran 2025 sebesar Rp552,14 triliun.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440,9 miliar," seperti dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.

Adapun total pembayaran bunga utang tersebut terdiri atas bunga utang dalam negeri sebesar Rp538.701,3 miliar dan bunga utang luar negeri sebesar Rp60.739,6 miliar.