Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia, RI Matangkan Jalur Pelayaran dan Skema Penugasan

Pemerintah tengah mematangkan rencana besar impor minyak mentah (crude) sebanyak 150 juta barel dari Rusia guna mengamankan pasokan energi hingga akhir tahun 2026. Salah satu poin krusial yang kini tengah dibahas intensif adalah penentuan jalur pelayaran yang akan ditempuh untuk membawa minyak tersebut ke Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pemilihan jalur logistik ini menjadi bagian dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah berupaya mencari rute paling efisien sekaligus menyiapkan payung regulasinya.

"Ini dua opsi ini (Pertamina atau BLU) lagi kita siapkan payung regulasinya. Termasuk bagaimana pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menjelaskan, impor minyak dalam jumlah jumbo ini tidak dapat dilakukan sekaligus. Hal ini berkaitan dengan kapasitas tangki penyimpanan minyak (oil storage) di dalam negeri yang masih terbatas.

"Enggak skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap," tegas Yuliot.

Timbang Opsi Pertamina atau BLU

Selain jalur pelayaran, pemerintah masih mengkaji apakah eksekusi impor akan diserahkan langsung kepada PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN atau melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Yuliot menyebut masing-masing opsi memiliki konsekuensi tersendiri, terutama terkait kemudahan pembiayaan dan mekanisme pengadaan.

"Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan ya termasuk pembiayaan itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga ya kemudian itu juga dengan badan usaha," jelasnya.

Menurutnya, skema impor dari Rusia ini bersifat antar-pemerintah atau Government to Government (G2G). Jika diserahkan ke BUMN, maka ada aturan pengadaan yang harus disesuaikan.

"Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan," imbuh Yuliot.

Risiko Geopolitik dan Sanksi AS

Senada dengan rencana tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) juga telah memberikan pandangannya. Anggota DEN, Kholid Syeirazi, menilai tantangan utama wacana ini tidak lagi sekadar kesiapan teknis infrastruktur kilang domestik, melainkan jeratan geopolitik yang dapat berdampak pada profil risiko Pertamina di pasar modal internasional.

"Jika kendala teknis relatif lebih mudah diatasi, kendala yang lebih sulit adalah faktor ekonomi dan geopolitik. Rusia adalah negara yang terkena sanksi Amerika," ungkap Kholid kepada Warta Ekonomi, Kamis (16/4/2026).

Kholid menjabarkan bahwa sanksi AS dapat membawa konsekuensi hukum serius terhadap struktur pembiayaan Pertamina, terutama pada klausul global bond perusahaan.

"Beberapa klausul dalam global bond yang dirilis Pertamina melarang berhubungan dengan negara yang terkena sanksi. Jika impor dilakukan Pertamina, risiko default perlu diantisipasi," tegas Kholid.

Selain ancaman pada surat utang, muncul kekhawatiran terkait secondary sanctions yang bisa melumpuhkan logistik global berdasarkan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Namun secara teknis, minyak jenis Urals maupun ESPO asal Rusia dinilai sangat kompatibel dengan kilang Indonesia.

“Minyak jenis Urals biasanya dijual diskon, tetapi perlu blending dan penyesuaian konfigurasi kilang. Dengan kalkulasi harga minyak yang tinggi, ini tetap feasible secara keekonomian," jelasnya.

Kedaulatan Ekonomi dan Harga BBM

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan manifestasi dari kedaulatan ekonomi nasional. Dengan konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta bpd sementara lifting domestik hanya 600-610 ribu bpd, Indonesia dituntut proaktif.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif," tegas Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kenegaraan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengungkapkan kesepakatan dengan Rusia kini memasuki tahap final, mencakup pasokan minyak mentah hingga LPG. Rusia bahkan berminat berinvestasi pada infrastruktur storage dan kilang.

Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Tembus Rp25 Ribu, Nelayan Menjerit!

Baca Juga: ESDM Godok Payung Hukum Impor Minyak Rusia

"Kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," tandas Bahlil.

Sebagai penutup, Bahlil menjamin bahwa diversifikasi pasokan ini akan memperkuat ketahanan energi domestik tanpa membebani masyarakat.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.